Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih prestasi membanggakan dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Pencapaian ini menandai keberlanjutan rekam jejak daerah dalam mengelola keuangan publik secara transparan dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang digelar pada Jumat (23/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Seno mengapresiasi kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam penyusunan laporan keuangan yang terbuka dan akuntabel.
“Capaian opini WTP yang ke-12 ini bukan semata soal angka atau formalitas administratif, melainkan cerminan nyata bahwa kinerja OPD telah mampu menghadirkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” ungkap Seno Aji.
Lebih jauh, Seno menegaskan bahwa penghargaan ini bukan menjadi tujuan akhir, melainkan sebagai dorongan dan motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyoroti pentingnya penyempurnaan sistem kepatuhan dan penguatan pencegahan pelanggaran agar pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Penghargaan ini menjadi tantangan sekaligus amanah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan. Kami akan terus mengupayakan perbaikan dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan pengendalian internal hingga kepatuhan terhadap regulasi agar pengelolaan anggaran semakin akuntabel dan bebas dari penyimpangan,” tuturnya.
Dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK, LKPD Pemprov Kaltim dinyatakan telah memenuhi empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.Penilaian tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini WTP atas laporan keuangan daerah.
Prestasi ini sekaligus memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang konsisten mempertahankan pengelolaan keuangan yang baik selama lebih dari satu dekade.
Di tengah tantangan pembangunan yang terus berkembang dan meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi, capaian ini menjadi bukti kredibilitas Pemprov Kaltim dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Capaian opini WTP secara berkelanjutan juga menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan dengan dukungan anggaran yang terkelola secara sehat dan akuntabel. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
