Halonusantara.id, Samarinda — Sejumlah isu penting yang menjadi perhatian publik di Kalimantan Timur kembali diangkat oleh kalangan mahasiswa. Mereka menekankan perlunya langkah nyata dari pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan, pengelolaan lingkungan, serta pemberantasan tambang ilegal yang masih marak di wilayah ini.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menanggapi berbagai aspirasi tersebut dengan menyatakan komitmen Pemprov untuk mewujudkan solusi konkret yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan daerah.
Salah satu program unggulan yang disorot adalah pemberian pendidikan tinggi gratis yang akan mulai diberlakukan pada pertengahan tahun 2025 untuk mahasiswa semester awal, dengan rencana perluasan cakupan hingga semester akhir pada tahun 2026.
“Program ini merupakan langkah strategis yang akan berlanjut hingga 2030, dan kami berharap menjadi kebijakan nasional yang berkelanjutan. Kaltim bangga menjadi pelopor dalam penerapan pendidikan tinggi gratis,” ujar Seno, saat menerima aspirasi Mahasiswa, Rabu (4/6/2025).
Mengenai masalah pertambangan ilegal yang terus menggerus lingkungan dan menimbulkan ketidakadilan sosial, Seno menegaskan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti sejumlah laporan dalam 100 hari pertama masa kerja.
Pemprov pun membuka kanal pelaporan terbuka yang dapat diakses masyarakat, sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi dan efektivitas pengawasan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mengusulkan peningkatan kontribusi perusahaan tambang dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).
Dari sebelumnya Rp1.000 per ton batu bara, diusulkan kenaikan menjadi Rp2.000 per ton, yang diharapkan mampu menambah pendanaan bagi perbaikan fasilitas pendidikan serta insentif tenaga pengajar.
Dalam ranah lingkungan, perhatian khusus diberikan pada pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Samarinda dan daerah lainnya, yang saat ini masih minim, hanya sekitar 7 persen.
Pemerintah mendorong sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperluas kawasan hijau sebagai langkah mitigasi bencana alam seperti banjir.
Pemerintah juga tidak mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Kaltim. Contohnya, komunitas adat di Pasir telah menerima penghargaan Kalpataru atas upaya pelestarian lingkungan.
Namun, konflik agraria yang masih berlangsung di beberapa daerah, termasuk Muara Kaman, menjadi prioritas investigasi yang tengah dilakukan pemerintah.
“Saat ini investigasi sedang berlangsung dan kami terus memantau agar persoalan ini dapat diselesaikan secara tuntas,” tegas Wakil Gubernur.
Respons terbuka dari Pemprov Kalimantan Timur ini disambut positif oleh para mahasiswa yang menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi janji-janji tersebut demi tercapainya perubahan nyata di lapangan. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
