Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan kembali komitmennya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan gratis bagi mahasiswa.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan bahwa dasar hukum untuk pelaksanaan program ini telah rampung dan program tersebut sudah mulai dijalankan sejak semester pertama tahun akademik 2025.
Menurut Seno Aji, proses penyusunan regulasi dan perizinan, termasuk persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, telah diselesaikan secara tuntas. Hal ini menjadi landasan kuat agar program bantuan pendidikan bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
“Kami bekerja keras memastikan seluruh aspek hukum terpenuhi. Saat ini peraturan gubernur hingga persetujuan dari pemerintah pusat sudah final. Program pendidikan gratis ini sudah berjalan mulai semester pertama tahun ini,” ujar Seno, Minggu (8/6/2025).
Di tahun anggaran berjalan, fokus program ini adalah untuk mahasiswa semester pertama. Hal ini dikarenakan anggaran awal sudah ditetapkan sebelum pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, sehingga penyesuaian anggaran dilakukan untuk mendukung program prioritas ini.
Seno menambahkan, pembebasan biaya kuliah tidak hanya terbatas pada semester pertama. Melalui APBD Perubahan yang akan disahkan pada Oktober nanti dan APBD murni 2026, seluruh mahasiswa dari semester dua hingga semester delapan akan memperoleh manfaat yang sama.
“Pembebasan UKT kami batasi sampai semester delapan agar mahasiswa terdorong untuk menyelesaikan studinya tepat waktu. Kami ingin memastikan disiplin dan keseriusan dalam menempuh pendidikan,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga menyiapkan skema beasiswa khusus bagi mahasiswa asal Kaltim yang menempuh pendidikan di luar daerah. Berbeda dengan program pendidikan gratis di dalam provinsi, skema ini bersifat beasiswa dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.
“Mahasiswa yang kuliah di luar Kaltim tetap akan mendapatkan bantuan melalui program Beasiswa Kaltim Sukses. Namun, yang kuliah di dalam provinsi mendapat pembebasan biaya penuh tanpa syarat,” terangnya.
Seno juga mengajak para mahasiswa untuk aktif mengawal program ini. Ia membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk menagih janji pemerintah apabila program tersebut tidak direalisasikan sesuai target waktu.
“Kalau sampai Februari atau Maret 2026 program ini belum terealisasi, silakan datang dan tuntut. Kami siap membuktikan komitmen kami,” jelas Wakil Gubernur.
Dengan program ini, Pemprov Kaltim berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menempuh studi. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
