Halonusantara.id, Samarinda — Akses pendidikan tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) kini memasuki babak baru. Sebanyak 16.823 mahasiswa baru dari tujuh perguruan tinggi negeri di provinsi Kaltim resmi dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), menyusul implementasi tahap awal Program Pendidikan Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata dalam memperluas kesempatan pendidikan tinggi, khususnya bagi keluarga yang selama ini kesulitan menanggung biaya kuliah.
Universitas Mulawarman menjadi perguruan tinggi dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, yakni 7.714 mahasiswa baru. Disusul Institut Teknologi Kalimantan dengan 2.280 mahasiswa, UIN Sultan Aji Muhammad Idris sebanyak 2.225 mahasiswa, Politeknik Negeri Samarinda 2.122 mahasiswa, Politeknik Negeri Balikpapan 1.020 mahasiswa, Politeknik Kesehatan Kemenkes 997 mahasiswa, dan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda sebanyak 465 mahasiswa.
Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa program ini bukan hanya soal membebaskan biaya, tetapi bagian dari strategi besar untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan program yang terencana dan sistematis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pendidikan adalah kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan dan pengangguran, serta bagian dari visi jangka panjang agar setiap anak di Kaltim bisa mengenyam pendidikan setara 16 tahun masa sekolah,” ujarnya.
Rudy menggarisbawahi bahwa program ini bukan proyek jangka pendek, melainkan komitmen berkelanjutan. Ia ingin memastikan bahwa seluruh sistem pendukung dari tingkat perguruan tinggi hingga regulasi teknis sudah siap, agar pelaksanaan Gratispol dapat berjalan efektif tanpa kendala.
Dikesempatan yang sama, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menjelaskan bahwa bagi mahasiswa baru yang telah membayar UKT sebelum program berjalan, kampus akan melakukan pengembalian dana secara bertahap.
Selain itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi swasta, yang akan diluncurkan setelah proses penerimaan mahasiswa baru selesai.
Dasmiah menambahkan bahwa program ini telah melalui penyusunan regulasi dalam bentuk peraturan gubernur serta petunjuk teknis yang telah mendapat asistensi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Gratispol ini merupakan hasil kerja cepat sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 20 Februari 2025 lalu,” jelasnya.
Lebih dari sekadar bantuan biaya, program Gratispol disebut sebagai instrumen penting dalam menaikkan angka partisipasi sekolah dan memperpanjang harapan lama sekolah di Kaltim.
“Ini merupakan bagian dari reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memperkecil jurang ketimpangan sosial, dengan memberikan hak belajar hingga jenjang tinggi kepada seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Dasmiah menyebut, masyarakat tak perlu menunggu lama untuk
merasakan manfaat langsung dari program ini karena seluruh prosesnya dirancang untuk segera menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.
Melalui Gratispol, Pemprov Kaltim menunjukkan bahwa keberpihakan pada pendidikan tak harus menunggu momentum besar.
“Dengan arah yang jelas dan kerja kolaboratif antara pemerintah dan kampus, pendidikan tinggi gratis kini bukan lagi mimpi bagi ribuan pelajar Kaltim yang ingin melangkah lebih jauh,” tandas Dasmiah. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
