Halonusantara.id, Samarinda — Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) menegaskan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, seperti yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), tidak cukup jika hanya mengandalkan kekuatan lokal.
Diperlukan sinergi yang erat antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah agar pengelolaan wisata berjalan secara profesional, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi warga sekitar.
Hal ini diungkapkan Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menanggapi sejumlah keluhan wisatawan mengenai pungutan tidak resmi yang dilakukan secara sepihak di beberapa lokasi wisata.
Ia menekankan bahwa meskipun desa berperan penting dalam pengelolaan, legalitas dan tata kelola tetap harus mendapat pendampingan dan pengawasan dari otoritas yang berwenang.
“Pokdarwis memang menjadi ujung tombak, tapi mereka tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus ada koordinasi lintas level, mulai dari desa hingga ke provinsi. Jika tidak, maka potensi konflik dan praktik pungutan liar bisa mencoreng citra wisata kita,” ujarnya, Sabtu (12/7/25).
Menurut Ririn, praktik pungutan tanpa dasar yang jelas tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam kenyamanan wisatawan dan kepercayaan publik terhadap destinasi lokal.
Ia menyebut bahwa seluruh bentuk pungutan, seperti tiket masuk atau biaya parkir, harus memiliki kesepakatan resmi dan dasar hukum yang kuat.
Guna menghindari persoalan serupa, Dispar Kaltim kini aktif melakukan pendampingan terhadap desa-desa wisata dan Pokdarwis. Pendekatan ini dilakukan melalui pelatihan teknis, fasilitasi kelembagaan, hingga ajang apresiasi seperti lomba desa wisata.
“Lomba itu bukan sekadar kompetisi, tapi juga sarana kita untuk melakukan asesmen lapangan. Kita bisa tahu mana desa wisata yang butuh penguatan kapasitas dan dukungan promosi,” jelas Ririn.
Saat ini terdapat 35 desa wisata yang dikategorikan berkembang oleh Dispar Kaltim. Ririn menyatakan, dengan penguatan sinergi kelembagaan, desa-desa ini diharapkan bisa naik kelas menjadi desa wisata maju yang mampu mandiri secara ekonomi dan organisasi.
Ke depan, Dispar Kaltim akan terus menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan pariwisata. Pemerintah desa diimbau tidak hanya mendukung secara administratif, tetapi juga aktif menjalin komunikasi dan kerjasama program dengan dinas terkait.
“Jika sinergi ini berjalan dengan baik, maka wisata berbasis komunitas bukan hanya jadi kebanggaan lokal, tapi juga jadi motor penggerak ekonomi daerah,” tutup Ririn. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
