Halonusantara.id, Samarinda – Perang melawan narkotika di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam, seiring meningkatnya ancaman peredaran gelap yang menyusup melalui berbagai jalur strategis wilayah ini. Posisi geografis Kaltim yang terbuka melalui darat, laut, dan udara menjadikannya sasaran empuk jaringan pengedar. Situasi ini dianggap sudah dalam kondisi darurat, sehingga memerlukan langkah kolaboratif dan tindakan yang tidak setengah-setengah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengingatkan bahwa persoalan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan membutuhkan kerja kolektif dari semua elemen masyarakat. Dalam rapat Forum Komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Forkom P4GN) di Kantor Gubernur Kaltim, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menekan laju peredaran narkoba di Bumi Etam.
“Pengawasan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Butuh kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, hingga elemen paling bawah di masyarakat,” tegas Ananda.
Sebagai bentuk keseriusan, Ananda menyatakan DPRD Kaltim siap memberikan dukungan politik dan anggaran guna memperkuat program pencegahan. Ia menyebut pentingnya penguatan edukasi berbasis komunitas dan pembiayaan yang berkelanjutan dalam APBD.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Desa Bersinar (Bersih Narkoba), yang dianggap mampu menjadi pilar awal dalam membangun ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman narkotika.
“Kalau kita ingin memutus mata rantai peredaran narkoba, kita harus mulai dari lingkungan terkecil. Desa yang sadar bahaya narkoba akan menjadi benteng awal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ananda pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut ambil bagian sebagai agen perubahan. Ia optimistis dengan keterlibatan aktif semua pihak, masa depan generasi muda Kaltim bisa diselamatkan dari jerat narkoba. (Eby/Adv)
