Halonusantara.id, Samarinda — Masalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri kembali memicu kegelisahan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, terutama di wilayah Sangatta Utara dan Selatan. Ratusan lulusan SMP dan MTs terpaksa belum tertampung di jenjang SMA dan SMK karena minimnya kapasitas sekolah yang tersedia.
Kondisi ini memantik perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, yang menyebut persoalan tersebut tidak bisa dianggap enteng atau hanya sebagai permasalahan musiman.
“Setiap tahun kita dihadapkan dengan situasi serupa. Kali ini lebih parah, sekitar 600 siswa belum mendapatkan sekolah negeri, padahal mereka berada dalam zonasi yang semestinya dijamin,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ia menjelaskan bahwa ketimpangan antara jumlah lulusan dengan jumlah sekolah negeri di dua kecamatan tersebut menjadi penyebab utama. Sementara itu, menurutnya, 16 kecamatan lainnya di Kutai Timur masih memiliki kapasitas yang memadai.
“Faktanya, di Sangatta Utara dan Selatan, lonjakan lulusan SMP dan MTs tidak diimbangi dengan penambahan unit sekolah baru. Ini harus segera dijawab oleh Pemprov Kaltim,” tambahnya.
Agus mendorong agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim segera memasukkan pembangunan unit sekolah baru (USB) ke dalam perencanaan jangka menengah. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mengatasi masalah yang terus berulang.
“Kalau perencanaannya dimulai tahun ini, maka paling lambat tahun depan fisiknya sudah bisa dibangun. Jangan sampai berlarut-larut dan merugikan hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Kutai Timur yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah di kawasan Sangatta Selatan. Namun demikian, Agus mengingatkan bahwa penyediaan gedung sekolah harus disertai dengan tenaga pendidik dan fasilitas penunjang.
“Gedung sekolah tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan penyediaan tenaga pengajar dan fasilitas pendukung. Kita tidak bisa hanya fokus ke fisik bangunan tanpa menyiapkan SDM-nya,” tandasnya.
Agus menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pembangunan pendidikan di Kutai Timur berjalan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Ini soal masa depan anak-anak Kutim. Kita tidak boleh kalah cepat dari kebutuhan masyarakat. Semua pihak harus bergerak bersama,” tutupnya. (Eby/Adv)
