Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Marthinus merasa geram setelah melakukan inspeksi mendasak (Sidak) melihat aktivitas pertambangan batubara ilegal yang beroperasi secara terang-terangan.
Salah satu contoh aktivitas pertambangan batubara ada di wilayah Dapilnya, sebut Marthinus, mirisnya para penambang batubara ilegal ini secara terbuka beroperasi di siang hari, kata Anggota Dewan asal daerah pemilihan (Dapil) Kutai Barat (Kubar) dan Mahulu ini.
“Biasanya mereka beraksi saat malam hari. Namun sekarang sudah terang-terangan mereka lakukan di siang hari,” ungkap Marthinus, Selasa (14/3/2023).
Ia menyampaikan, banyaknya tambang ilegal yang beroperasi di Kaltim menunjukkan sangat lemahnya pengawasan dari Pemerintah maupun aparat penegak hukum. Semestinya tindakan persuasif baik pencegahan atau bahkan tindakan tegas harus sudah digencarkan sejak adanya temuan 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu di Benua Etam.
Yang memprihatinkan, sebut Marthinus, aktivitas hilir mudik truk muatan batubara ini juga melintas di jalan umum, ini sudah pasti menggangu arus lalulintas di wilayah tersebut. Diperkirakan ada 100 truck lalu lalang setiap harinya. Tidak hanya truck bermuatan batu bara, namun truck bermuatan Crude Palm Oil (CPO) juga melewati jalan umum.
“Pokoknya hancur itu jalan jadinya, rusak parah,” ujarnya dengan ekspresi geram.
Dengan tegas, Marthinus mendorong DPRD Kaltim untuk melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk menyikapi dan menekan maraknya aktivitas pertambangan batubara ilegal di Benua Etam.
“Kami juga meminta kalau bisa berikan kewenangan sepenuhnya ke daerah dan memberikan izin kepada daerah yang memiliki potensi batubara. Berapa pun hasil tambangnya ya ada pajaknya, ada kontribusinya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah, Red.). Kita sampaikan seperti itu,” tandasnya. (MF/Adv/DPRDKaltim)
