Halonusantara.id, Samarinda – Kenaikan harga kelapa dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan kalangan legislatif Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya terkait belum optimalnya pengembangan industri pengolahan di sektor ini. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai momen ini seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk segera menata strategi hilirisasi kelapa secara terstruktur dan inovatif.
Menurut Sapto, peluang peningkatan nilai ekonomi kelapa justru terletak pada kemampuannya diolah menjadi beragam produk yang bernilai tinggi, bukan sekadar dijual dalam bentuk mentah di pasar tradisional.
“Kita jangan terjebak pada logika komoditas mentah. Kelapa bisa jadi bahan baku berbagai produk seperti minyak murni, santan kemasan, arang batok, serat coir untuk industri, hingga kosmetik herbal. Inilah yang seharusnya jadi fokus pembangunan ekonomi lokal,” ujar Sapto.
Ia menyoroti bahwa selama ini, nilai tambah dari kelapa justru dinikmati oleh industri di luar Kaltim. Padahal daerah-daerah seperti Marangkayu, Samboja, hingga Muara Jawa di Kutai Kartanegara merupakan produsen kelapa yang cukup potensial.
“Kita ini punya bahan mentahnya, tapi tidak punya industrinya. Akhirnya, petani hanya menikmati harga di tingkat paling bawah. Jika ada intervensi pemerintah untuk mempercepat pengolahan, maka petani dan UMKM akan naik kelas,” tambahnya.
Sapto juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong kolaborasi antara petani, koperasi, pelaku usaha lokal, dan perguruan tinggi untuk riset serta inovasi produk kelapa.
“Pemerintah harus hadir dalam bentuk pelatihan, bantuan peralatan, kemudahan izin usaha, sampai dukungan pemasaran digital. Jangan dibiarkan petani bergerak sendiri,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa pengembangan industri kelapa juga sejalan dengan visi ekonomi hijau yang mulai dicanangkan di Kaltim. Produk turunan kelapa dikenal ramah lingkungan dan bisa menjadi solusi ekonomi berkelanjutan.
“Kelapa ini pohon kehidupan. Seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan, dan itu artinya kita bisa membangun industri yang tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga menjaga lingkungan,” terangnya.
Dengan berbagai potensi tersebut, Sapto berharap Pemprov Kaltim segera menyusun kebijakan hilirisasi kelapa sebagai program unggulan pembangunan daerah. Ia juga mengajak sektor swasta untuk melihat kelapa bukan sekadar komoditas musiman, tetapi sebagai pilar penting ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal. (Eby/Adv)
