Halonusantara.id, Samarinda – Menciptakan 10.000 wirausaha baru bagi warga Kota Tepian menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di masa jabatan Andi Harun dan Rusmasi Wongso saat ini.
Namun program tersebut belum mencapai target, sementara masa jabatan Wali Kota akan segera berakhir. Hal tersebut disoroti oleh Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Laila Fatihah.
Laila mengungkapkan bahwa program prioritas tersebut hanya menjangkau sebagian kecil dari total pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Samarinda. Menurutnya dari banyaknya pelaku UMKM yang terdaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya sebagian saja yang terserap.
“Sebenarnya kalau kita lihat dari satu program ini hanya mencakup sekian persen dari seluruh pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan memiliki NIB yang diakselerasi oleh Diskumi (Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian) Samarinda,” ucapnya.
Dirinya menilai bahwa rendahnya pemahaman para pelaku usaha untuk membuat NIB menjadi salah satu kendala utama dalam mencapai target tersebut. Terlebih lagi, pihaknya kerap kali menemukan pelaku usaha yang kesulitan mendaftar NIB karena terbentur dengan persyaratan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Banyak pelaku usaha yang tidak memahami bahwa penghasilan Rp 500 ribu tidak dikenakan pajak,” tuturnya.
Oleh karena itu, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengusulkan agar sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha perlu lebih ditingkatkan.
“Karena jika kita ingin mencapai target, maka hal itu dulu yang harus dituntaskan,” tutupnya.(HN/Adv/ics)
