Halonusantara.id, Samarinda – Proyek pembangunan Terowongan Selili kembali menuai sorotan tajam. Bukan karena capaian progres, melainkan karena insiden longsor pada awal 2025 yang mengindikasikan lemahnya perencanaan teknis sejak awal pelaksanaan. Peristiwa itu tak hanya menghambat proyek, tapi juga menyebabkan pembengkakan anggaran hingga Rp133 miliar.
Wakil Ketua Komisi III, Arif Kurniawan, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap pelaksana proyek, PT PP (Persero) Tbk., yang dinilai lalai dalam menyusun kajian awal.
“Kami sangat kecewa. PT PP sebagai BUMN besar di bidang infrastruktur ternyata tidak melakukan kajian komprehensif sejak awal. Masalah seperti accident & emergency (A&E) justru baru diketahui belakangan,” tegas Arif.
Menurutnya, lemahnya kajian geoteknik menandakan kegagalan kontraktor memahami karakteristik tanah dan risiko alamiah lokasi, sehingga menyebabkan kerentanan struktur dan mengancam keselamatan warga sekitar. Ia juga menilai tambahan anggaran yang besar itu menjadi beban bagi alokasi dana daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan lain.
Komisi III mendorong adanya transparansi serta evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan proyek, mengingat pentingnya aspek keselamatan dan penggunaan dana publik.
Menanggapi hal itu, perwakilan PT PP, Prasetyo Nur, menjelaskan bahwa perusahaan telah mengambil langkah konkret untuk menangani permasalahan tersebut. Di antaranya dengan memperpanjang struktur di kedua sisi terowongan guna memperkuat lereng yang rawan runtuh.
“Proyek ini dimulai sejak akhir 2022, dan kami menargetkan perbaikannya rampung di akhir Desember 2025,” jelas Prasetyo.
Ia memaparkan penanganan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama senilai Rp39 miliar untuk regrading lereng dan pembangunan struktur beton bertulang. Sedangkan tahap kedua yang direncanakan pada 2026, membutuhkan dana Rp94 miliar, mencakup pemasangan ground anchor, sistem drainase, dan penguatan lereng lanjutan.
Prasetyo menyebut, retakan-retakan di mulut terowongan sudah muncul sejak Februari 2025 dan langsung ditindaklanjuti dengan investigasi bersama tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Desain teknis perbaikan yang disusun sejak Juni kini tinggal menunggu persetujuan Pemerintah Kota Samarinda.
“Kita sudah melakukan investigasi dari bulan Februari. Investigasi dari tim ITB dari bulan Februari ke bulan Mei, desainnya dari bulan Mei, Juni, dan bulan Juli ini kami tinggal paparkan ke Pemerintah Kota,” terang Prasetyo.
Meski upaya penanganan terus dilakukan, publik mempertanyakan mengapa potensi longsor tidak diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hal ini dinilai mencerminkan masalah mendasar dalam tata kelola proyek infrastruktur nasional.
“Situasi ini memicu pertanyaan besar tentang akuntabilitas dan standar profesionalisme dalam proyek-proyek infrastruktur berskala besar di Indonesia,” tandas Arif. (Eby/Adv)
