Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta setiap Rukun Tetangga (RT) memprioritaskan kegiatan yang dapat direalisasikan dalam waktu tiga bulan melalui program RTKU Terbaik 2026.
Permintaan tersebut menyusul pelaksanaan program yang baru mulai berjalan pada Oktober 2026, sehingga waktu pemanfaatan anggaran hingga akhir tahun relatif terbatas.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto mengatakan, setiap usulan dari RT akan terlebih dahulu dikaji untuk memastikan kegiatan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita akan lihat usulan-usulan RT itu, kemudian kita simulasikan mampunya dilaksanakan apa. Sambil kita melihat kebijakan yang memang di tiga bulan terakhir di 2026 ini bisa dilaksanakan dan betul-betul bermanfaat, berdampak, serta dapat dirasakan warga RT,” kata Arianto di Tenggarong, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, sejumlah alternatif kegiatan mulai disiapkan, seperti penyediaan fasilitas internet gratis, pembangunan infrastruktur lingkungan hingga mendukung kegiatan gotong royong.
Namun, setiap usulan tidak otomatis dapat direalisasikan. DPMD akan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing lingkungan dan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis (juknis) program.
Arianto mengatakan DPMD Kukar telah menyusun juknis sebagai acuan bagi RT dalam menentukan dan mengusulkan kegiatan.
Untuk membantu proses tersebut, pendamping dari desa, kelurahan dan kecamatan mulai diaktifkan sejak 1 Oktober 2026. Mereka akan membantu sosialisasi, penyusunan usulan hingga proses verifikasi.
“Usulan programnya nanti berasal dari masing-masing RT dan harus mengikuti ketentuan yang ada di juknis,” ujarnya.
Dalam program RTKU Terbaik 2026, setiap RT mendapat alokasi anggaran sebesar Rp50 juta. Dari jumlah tersebut, Rp29 juta dialokasikan untuk operasional RT berupa insentif, sedangkan Rp21 juta diperuntukkan bagi kegiatan yang diusulkan RT.
Nilai tersebut mengalami penyesuaian dari rencana awal sebesar Rp100 juta per RT. Perubahan dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemkab Kukar dan DPRD dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta waktu pelaksanaan program.
Penyaluran anggaran mulai dilakukan secara bertahap pada Oktober 2026.
Arianto menegaskan, keterbatasan waktu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kegiatan yang dapat menggunakan alokasi Rp21 juta tersebut.
Menurutnya, anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang realistis untuk diselesaikan sekaligus memberikan dampak langsung kepada warga.
Dengan mekanisme tersebut, Pemkab Kukar berharap program RTKU Terbaik tetap berjalan efektif meskipun pelaksanaannya hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan hingga akhir 2026. (HB/ADV)
