Halonusantara.id, Samarinda – Persoalan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur kembali disorot DPRD. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai lemahnya pengawasan membuat dampak tambang kian merugikan masyarakat.
Ia menekankan bahwa lubang-lubang bekas tambang yang terbengkalai menjadi ancaman nyata, bahkan telah merenggut korban jiwa, khususnya anak-anak.
“Sudah cukup banyak nyawa melayang karena lubang bekas tambang yang tidak ditutup. Ini bukan hanya soal kelalaian, tapi sudah menyangkut kelangsungan hidup warga,” sebutnya.
Selain persoalan lubang tambang, Salehuddin juga menyoroti kerusakan jalan yang kerap disebabkan kendaraan tambang dengan muatan melebihi kapasitas. Hal ini merugikan masyarakat karena akses publik menjadi terganggu.
“Banyak jalan yang seharusnya untuk kepentingan publik justru rusak karena aktivitas tambang yang tak terkendali. Ini jelas tidak adil bagi masyarakat,” jelasnya.
Padahal, Kalimantan Timur telah memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah untuk mengatur pengelolaan tambang. Namun menurutnya, peraturan tersebut belum dijalankan secara maksimal.
“Regulasinya lengkap, tapi pelaksanaannya minim. Kita seolah punya pedang, tapi tak pernah digunakan,” ulasnya.
Ia juga mengungkap bahwa dana pascatambang yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kerusakan dan menutup lubang tambang justru sering disalahgunakan.
Meski begitu, ia menyambut baik langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor ini. Kejaksaan dan kepolisian menurutnya telah menunjukkan kemajuan dengan menetapkan tersangka pada sejumlah kasus.
“Ini sinyal positif. Saya harap keberanian ini tidak berhenti di tengah jalan. Bongkar semua yang terlibat, tanpa pandang bulu,” urainya.
Salehuddin turut mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergoda oleh janji keuntungan dari kegiatan tambang ilegal, karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat jangka pendek.
“Lahan kita jauh lebih berharga untuk masa depan, baik itu pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Jangan tukar masa depan dengan uang cepat yang membawa bencana,” imbuhnya.
Di akhir, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi persoalan tambang. Menurutnya, semua pihak harus duduk bersama dan mengambil langkah nyata, bukan sekadar membuat rencana tanpa aksi.
“Ini tanggung jawab bersama. Kita sudah punya dasar hukum, tinggal bagaimana komitmen untuk menjalankannya. Yang kita butuhkan sekarang adalah tindakan nyata, bukan lagi wacana,” pungkasnya. (Eby/Adv)
