Halonusantara.id, Tenggarong – Proyek pembangunan Waterboom di Pulau Kumala kembali menjadi sorotan publik dan legislator Kalimantan Timur, menyusul rencana penyelesaian proyek senilai Rp400 miliar tersebut pada akhir 2025. Dengan potensi sebagai ikon wisata baru di Kutai Kartanegara (Kukar), DPRD Kaltim menilai proyek ini harus dipastikan memberikan dampak ekonomi riil bagi daerah.
Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyambut baik langkah pembangunan yang dianggapnya sebagai momentum kebangkitan Pulau Kumala. Ia menyebut bahwa kawasan tersebut selama ini kurang dimaksimalkan, padahal memiliki daya tarik wisata yang besar jika dikelola dengan tepat.
“Memang agak terlambat, tapi ini langkah yang harus diapresiasi. Jangan sampai nanti hanya menjadi ikon tanpa kontribusi ekonomi yang nyata bagi daerah,” ujar Salehuddin.
Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, Salehuddin menekankan bahwa pengelolaan Waterboom harus dilakukan secara profesional dan berorientasi jangka panjang. Ia menilai keberadaan wahana tersebut harus membuka ruang kerja baru, mendorong UMKM, serta mendongkrak perekonomian lokal.
“Harus memberi dampak langsung ke masyarakat. Lapangan kerja, kios UMKM, jasa transportasi, semua harus bergerak,” lanjutnya.
Menurutnya, selama ini Pulau Kumala belum mampu memberikan nilai tambah signifikan terhadap ekonomi daerah. Bahkan beberapa inisiatif kerja sama dengan pihak swasta sebelumnya gagal membuahkan hasil yang diharapkan.
“Dulu pernah ada rencana kerja sama dengan Jatim Park, tapi gagal. Itu jadi pelajaran. Sekarang harus ada perencanaan matang agar pengelolaan berkelanjutan,” katanya.
Selain manajemen pengelolaan, Salehuddin juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dasar di sekitar lokasi, seperti penerangan dan keamanan, yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dan pengunjung.
“Kalau ingin destinasi ini ramai dikunjungi, maka rasa aman dan nyaman pengunjung harus diprioritaskan. Penerangan dan keamanan jangan diabaikan,” kritiknya.
Salehuddin berharap pembangunan Waterboom tidak berhenti pada seremoni pembukaan semata, melainkan menjadi awal terbentuknya ekosistem pariwisata Kukar yang kuat dan terintegrasi dengan kekayaan budaya dan alam setempat. DPRD Kaltim, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal proyek ini hingga benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
“Wisata itu sektor strategis. Kalau kita kelola secara serius dan menyeluruh, hasilnya bisa menopang PAD secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Eby/Adv)
