Halonusantara.id, Samarinda – Banjir besar yang menimpa Kota Samarinda kembali menunjukkan betapa rentannya kota ini terhadap bencana hidrometeorologi yang seharusnya bisa diminimalisir dengan tata kelola lingkungan yang baik. Menanggapi hal tersebut, DPRD Kaltim mendesak pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan ruang dan lingkungan yang selama ini kurang optimal.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa banjir besar yang melanda Samarinda bukan hanya dampak dari curah hujan tinggi, melainkan juga akibat buruknya tata kelola lingkungan dan tata ruang kota yang tidak berorientasi pada keberlanjutan.
Hujan deras yang mengguyur pada Senin (12/05/2025) menyebabkan banjir parah di wilayah Loa Janan Ilir, dengan puluhan rumah masih terendam air dan Jalan HM Rifadin lumpuh total.
Darlis sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa kerusakan lingkungan di hulu akibat tambang dan drainase yang buruk jadi penyebab utama banjir Samarinda yang berulang. Dirinya pun menekankan perlunya pendekatan proaktif.
“Kita tidak sedang menghadapi fenomena baru. Ini kejadian yang terus berulang, dan setiap kali itu terjadi, korban selalu masyarakat. Pemerintah tidak boleh lagi melihat ini sebagai hal biasa. Ada persoalan struktural yang mendesak untuk dibenahi,” jelas Darlis.
Lebih lanjut kata Darlis, Samarinda, sebagai ibukota provinsi, seharusnya menjadi contoh mitigasi bencana, bukan langganan banjir. Maka dari itu perlunya untuk dilakukan pembenahan drainase, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan pengawasan pertambangan sebagai solusi jangka panjang.
“Kita butuh kebijakan yang tidak sekadar tambal sulam. Penataan ruang, penertiban tambang, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus dijalankan secara serentak dan terintegrasi,” terangnya.
Dirinya juga menyampaikan keprihatinan terhadap nasib warga yang hingga kini masih bergantung pada bantuan darurat. Meskipun petugas dari BPBD sudah dikerahkan, belum ada kepastian kapan genangan akan surut sepenuhnya.
Darlis pun mengingatkan bahwa jika pendekatan penanggulangan masih bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar masalah, maka bencana serupa akan terus menghantui warga kota.
“Selama tidak ada kemauan politik yang serius untuk memperbaiki sistem dari hulu ke hilir, maka jangan heran jika Samarinda terus menjadi kota langganan banjir. Warga butuh perlindungan, bukan janji,” tutupnya. (Eby/Adv)
