Halonusantara.id, Samarinda — Masalah banjir yang terus berulang di Kota Samarinda menandakan perlunya pembenahan serius dalam strategi penanganan bencana berbasis lingkungan di Kalimantan Timur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengakui bahwa pendekatan teknis semata terbukti belum cukup efektif menjawab kompleksitas persoalan ini.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan bahwa persoalan banjir di ibu kota provinsi tidak bisa lagi ditanggapi sebagai fenomena musiman.
Ia menegaskan perlunya perubahan paradigma: dari sekadar membangun infrastruktur ke arah kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan tata kelola ruang yang berkelanjutan.
“Setiap tahun kita keluarkan anggaran besar mendekati Rp1 triliun untuk penanganan banjir Samarinda. Tapi faktanya, genangan tetap terjadi. Ini menandakan bahwa pendekatan kita masih belum menyentuh akar masalah,” tegas Seno, Senin (9/6/2025).
Salah satu titik lemah yang ia soroti adalah minimnya keterlibatan ilmiah dalam perencanaan jangka panjang. Menurutnya, pengendalian banjir memerlukan pemetaan rinci terhadap wilayah tangkapan air, analisis morfologi kota, serta pengelolaan sistem drainase yang tidak bisa dilakukan tanpa dukungan akademik.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya integrasi antara hasil riset kampus dengan perencanaan pemerintah daerah. Ia mendorong kalangan akademisi khususnya dari perguruan tinggi di Kaltim untuk aktif dalam merancang solusi berbasis data dan studi lapangan, bukan sekadar bersuara saat bencana sudah terjadi.
“Banjir ini bukan fenomena baru. Tapi kalau kita terus menggunakan pendekatan lama, tanpa peta risiko yang akurat atau penataan ruang yang disiplin, kita hanya akan mengulang pola yang sama tiap tahun,” ujarnya.
Seno juga mengaitkan persoalan banjir dengan kerentanan geografis wilayah serta dampak aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan dan pertambangan tak terkendali.
Ia menilai kawasan seperti Batuah dan Gerilya yang kerap dilanda longsor harus menjadi prioritas dalam agenda mitigasi berbasis risiko.
Menurutnya, strategi jangka panjang harus melibatkan banyak sektor: dari teknik geologi dan perencanaan kota, hingga penguatan hukum lingkungan dan pemulihan daerah tangkapan air.
Ia menyebut bahwa Pemprov membuka ruang seluas-luasnya bagi kolaborasi lintas sektor dan lembaga pendidikan tinggi dalam menyusun kebijakan adaptif.
“Kita tidak bisa mengandalkan respons sesaat setiap kali banjir datang. Kita butuh rancangan kebijakan yang berdiri di atas data, kajian ilmiah, dan perencanaan yang konsisten,” tutupnya. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
