Halonusantara.id, SAMARINDA – Transparansi penerimaan parkir tepi jalan di Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD. Sistem pembayaran yang masih mengandalkan transaksi tunai dinilai perlu dievaluasi, terutama untuk memastikan setiap pungutan dari masyarakat tercatat dan disetorkan sesuai ketentuan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menilai ketiadaan karcis dalam transaksi parkir berpotensi menyulitkan pemerintah dalam mengawasi penerimaan daerah. Karena itu, mekanisme pencatatan dan pengawasan perlu diperkuat agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir dapat dioptimalkan.
Menurut Samri, persoalan yang perlu diperhatikan bukan sekadar kesediaan masyarakat membayar parkir, melainkan kepastian bahwa uang yang dipungut benar-benar masuk ke kas daerah. Tanpa sistem pengendalian yang memadai, pemerintah akan kesulitan memastikan kesesuaian antara aktivitas pemungutan dan jumlah setoran yang diterima.
“Warga yang menggunakan tempat parkir pada dasarnya sudah membayar. Yang perlu dipastikan sekarang, apakah uang itu benar-benar masuk ke pendapatan daerah atau justru berhenti di tangan pihak yang memungutnya?” kata Samri.
Ia menjelaskan, sistem parkir manual memerlukan instrumen pengawasan yang mampu mencatat transaksi secara terukur. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah penggunaan karcis sebagai bukti pembayaran sekaligus alat bantu untuk menelusuri aktivitas pemungutan di lapangan.
Samri membandingkan mekanisme tersebut dengan pengelolaan parkir di pusat perbelanjaan yang menggunakan portal untuk mencatat kendaraan masuk dan keluar. Sementara pada parkir tepi jalan, pemerintah perlu menerapkan metode pengawasan yang sesuai dengan karakteristik transaksi langsung antara juru parkir dan pengguna kendaraan.
“Kalau di pusat perbelanjaan ada portal yang membantu mencatat transaksi. Untuk parkir di tepi jalan, karcis bisa menjadi salah satu cara untuk mengukur aktivitas pemungutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti mekanisme distribusi karcis oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani sektor parkir. Menurutnya, jumlah karcis yang disalurkan dan frekuensi pembelian ulang oleh juru parkir dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai aktivitas pemungutan di setiap lokasi.
Samri mempertanyakan kemungkinan ketidaksesuaian apabila karcis membutuhkan waktu sangat lama untuk habis, sementara pungutan parkir kepada masyarakat terus berlangsung. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri melalui pemeriksaan langsung dan pencocokan data administrasi dengan situasi di lapangan.
“Kalau lokasi parkir ramai, seharusnya penggunaan karcis bisa terlihat dari seberapa sering persediaannya habis dan dibeli kembali. Kalau sampai berbulan-bulan bahkan setahun belum habis, sementara pungutan terus berjalan, itu perlu diperiksa,” ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh dengan membandingkan jumlah karcis yang didistribusikan, frekuensi pembelian oleh juru parkir, aktivitas kendaraan, serta nilai setoran yang masuk ke kas daerah. Langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian dalam proses pemungutan maupun penyetoran.
Selain pengawasan administratif, pemeriksaan di lapangan juga dinilai penting untuk memastikan penerapan aturan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan data transaksi yang lebih jelas, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas sistem parkir sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
Samri menilai, parkir tepi jalan memiliki potensi untuk mendukung peningkatan PAD Samarinda. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan tata kelola yang transparan, pencatatan yang tertib, serta pengawasan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pemungutan.
“Kalau pengelolaannya dibenahi dan seluruh penerimaan tercatat dengan baik, kita bisa mengetahui seberapa besar potensi parkir yang sebenarnya dapat masuk ke kas daerah,” tuturnya.
Ia berharap Pemkot Samarinda segera mengevaluasi mekanisme pengelolaan parkir manual, mulai dari distribusi karcis hingga pengawasan setoran juru parkir. Pembenahan sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas penerimaan sekaligus memastikan potensi PAD dari sektor parkir dapat dimanfaatkan secara optimal. (Eby/Adv)

