Halonusantara.id, Samarinda – Polemik pemanfaatan lahan bekas tambang yang kini dijadikan pemakaman umum oleh warga kembali mencuat. Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, angkat bicara terkait status lahan milik PT Bukit Baiduri Energi (BBE) yang telah lama digunakan masyarakat sebagai lokasi pemakaman.
Samri mendorong agar perusahaan menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat melalui mekanisme hibah, sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menurutnya, lahan yang digunakan masyarakat saat ini merupakan bagian dari konsesi PT BBE, namun sudah tidak lagi produktif karena batu bara di area tersebut telah habis ditambang. Dalam kondisi terbengkalai, masyarakat memanfaatkan lahan itu untuk keperluan pemakaman umum.
“Lahan itu tidak dipelihara lagi, masyarakat memanfaatkan untuk pemakaman. Maka kami minta agar PT BBE menghibahkan lahan tersebut sebagai bentuk CSR. Itu pun hanya sekitar 4 hektare, atau 0,01 persen dari total luas lahan konsesi mereka yang mencapai 40 ribu hektare,” ujar Samri.
Ia menambahkan, aktivitas pemakaman di lokasi tersebut bukan hal baru, bahkan telah berlangsung lebih dari satu dekade. Pemerintah kota pun, kata Samri, pernah menyampaikan langsung persoalan ini kepada manajemen pusat perusahaan di Jakarta.
“Sudah banyak makam di sana. Kami merekomendasikan agar PT BBE mengizinkan penggunaan lahan itu, minimal dengan skema pinjam pakai sambil menunggu proses hibah secara resmi,” imbuhnya.
Samri mengungkapkan bahwa pihak perusahaan sebenarnya telah memberikan respons positif secara lisan, namun ia menekankan pentingnya komitmen tertulis untuk menjamin keberlanjutan hak masyarakat atas lahan tersebut.
“Kami tidak ingin janji lisan ini nanti disangkal oleh manajemen berikutnya. Harus ada dokumen tertulis sebagai pegangan hukum,” tegas Samri.
Lebih lanjut, DPRD Kota Samarinda akan menyampaikan surat resmi kepada PT BBE sebagai langkah konkret penyelesaian. Apabila tidak ada kejelasan, DPRD akan mempertimbangkan langkah hukum melalui regulasi yang ada.
“Kalau lahan itu sudah tidak dikelola dan dibiarkan, maka bisa berpotensi menjadi tanah terlantar dan dapat diambil kembali oleh negara untuk kepentingan umum,” jelasnya.
Samri juga menyoroti sikap masyarakat yang selama ini cukup sabar dan tidak menuntut banyak atas dampak aktivitas tambang di sekitar mereka. Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi pertimbangan moral bagi perusahaan untuk bersikap adil.
“Harapan masyarakat hanya satu: diberikan kepastian hukum atas lahan pemakaman itu. Bukan minta ganti rugi atau kompensasi besar, hanya lahan yang kecil untuk tujuan mulia,” pungkas Samri. (Eby/Adv)
