Halonusantara.id, SAMARINDA – Penyelesaian pembangunan jalan penghubung Pelita III, Kecamatan Sambutan, menuju Jalan Merdeka, Kecamatan Sungai Pinang, masih menyisakan persoalan kompensasi dan administrasi pertanahan. Sekitar 60 persen kompensasi lahan warga disebut belum dibayarkan, sementara dokumen hibah tanah belum sepenuhnya rampung sehingga pencatatan jalan sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda turut terkendala.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa penyelesaian proyek infrastruktur tidak cukup hanya ditandai dengan rampungnya pekerjaan fisik. Hak pemilik lahan dan kelengkapan dokumen hukum juga harus dipastikan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, pembayaran kompensasi kepada warga baru mencapai sekitar 40 persen. Dengan demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan oleh kontraktor pelaksana.
“Masih ada sekitar 60 persen kompensasi yang belum dibayarkan. Kontraktor sudah menyatakan akan menyelesaikan kewajiban tersebut, sehingga kami berharap ada kepastian mengenai pelunasannya,” ujar Samri.
Selain pembayaran kompensasi, persoalan administrasi hibah tanah juga menjadi perhatian DPRD. Sejumlah warga disebut telah menyatakan kesediaan menyerahkan lahannya untuk pembangunan jalan, tetapi proses tersebut masih membutuhkan penyelesaian dokumen resmi.
Menurut Samri, persetujuan secara lisan belum cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam mencatat tanah sebagai aset daerah. Karena itu, status setiap bidang lahan harus diperjelas, baik yang diserahkan melalui mekanisme hibah maupun yang menggunakan skema kompensasi.
Ia menekankan bahwa penyelesaian administrasi harus tetap memperhatikan hak masing-masing pemilik tanah. Warga yang bersedia menghibahkan lahan perlu mendapat pendampingan dalam melengkapi dokumen, sedangkan pemilik tanah yang berhak menerima kompensasi harus memperoleh pembayaran sesuai kesepakatan.
Persoalan lain yang belum memperoleh kejelasan ialah biaya pemecahan sertifikat tanah. Proses tersebut diperlukan apabila hanya sebagian bidang tanah dalam satu sertifikat digunakan untuk pembangunan jalan, sehingga bagian yang diserahkan dapat dipisahkan secara administratif.
Namun, menurut Samri, belum ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas biaya pemecahan sertifikat tersebut. Kondisi ini berpotensi menambah kendala bagi warga dalam menyelesaikan administrasi penyerahan lahan.
“Kalau lahan yang digunakan hanya sebagian, sertifikatnya perlu dipisahkan. Proses itu tentu membutuhkan biaya, sehingga harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab menanggungnya,” ungkapnya.
Samri menilai persoalan pertanahan semestinya diselesaikan sejak tahap perencanaan proyek. Persiapan pembangunan infrastruktur tidak hanya mencakup aspek teknis dan anggaran konstruksi, tetapi juga perlu memastikan status tanah, kesepakatan dengan pemilik lahan, serta kelengkapan dokumen hukum.
Apabila tidak segera dituntaskan, persoalan tersebut berpotensi memicu sengketa di kemudian hari. Terlebih, jalan telah digunakan untuk kepentingan umum, sementara dokumen penyerahan tanah dan legalitas sejumlah bidang lahan masih perlu dilengkapi.
Ketidaklengkapan dokumen juga dapat menghambat proses inventarisasi dan pencatatan aset pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyelesaian administrasi menjadi bagian penting untuk memastikan status tanah yang digunakan bagi pembangunan jalan memiliki kepastian hukum.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Samarinda akan mendorong pemerintah kota mempercepat penyelesaian dokumen hibah sekaligus memastikan sisa kompensasi kepada warga dibayarkan. DPRD juga berencana meminta penjelasan Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengenai perencanaan proyek dan mekanisme penyelesaian persoalan lahan.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab belum tuntasnya administrasi pertanahan, termasuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas biaya pemecahan sertifikat. Dengan demikian, penyelesaian dapat dilakukan sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak.
“Persoalan lahan seharusnya sudah dibereskan sejak awal, bukan baru dicari penyelesaiannya setelah jalan selesai dibangun. Semua pihak harus memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajibannya,” tegasnya.
Samri berharap pemerintah kota bersama kontraktor segera menuntaskan kewajiban pembayaran dan melengkapi seluruh dokumen pertanahan. Penyelesaian tersebut dinilai penting untuk melindungi hak warga sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pencatatan jalan penghubung Pelita III sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda. (Eby/Adv)

