Halonusantara.id, Samarinda – Keterbatasan fasilitas kesehatan di RSUD Abdul Wahab Syahranie, terutama antrean panjang pada layanan CT Scan dan MRI, menjadi perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menilai bahwa permasalahan serupa tidak hanya terjadi di Samarinda, melainkan juga dialami rumah sakit pemerintah lain di Kaltim.
Ia menjelaskan bahwa meskipun RSUD berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki keleluasaan dalam pengelolaan anggaran, pengadaan alat kesehatan besar tetap memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar berjalan efektif.
“Rumah sakit memang BLUD, tapi untuk pengadaan alat kesehatan besar tentu harus dibahas bersama. Masalah seperti ini tidak bisa langsung diselesaikan sekaligus karena pembangunan kita punya banyak sektor prioritas,” ujarnya.
Sarkowi mengungkapkan bahwa kebutuhan pembangunan di Kaltim mencakup banyak sektor, seperti pendidikan dan infrastruktur, sehingga penyediaan alat kesehatan harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau APBD kita tinggi mungkin bisa langsung dilengkapi, tapi sekarang tren-nya justru turun. Maka kita harus menyesuaikan dengan kapasitas anggaran yang ada,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa RSUD sudah menyusun sejumlah perencanaan pengembangan, termasuk pembangunan gedung baru yang tahan banjir serta perbaikan sistem drainase sebagai langkah antisipasi terhadap risiko lingkungan sekitar.
“Dulu waktu banjir, air sampai masuk ke rumah sakit. Itu jadi pelajaran, dan sekarang sudah mulai diantisipasi dengan bangunan bertingkat dan perbaikan drainase. Tapi semua itu butuh waktu dan proses,” urainya.
Sarkowi menegaskan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk dalam hal pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. (Eby/Adv)
