Halonusantara.id, Samarinda — Fenomena bangku kosong di Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Samarinda kembali mencuat pada awal tahun ajaran 2025. Ironisnya, lebih dari 2.000 kursi siswa di SD negeri tak terisi, sementara sejumlah sekolah swasta justru kewalahan menampung lonjakan pendaftar.
Kondisi ini memicu keprihatinan dari DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, menilai situasi tersebut sebagai sinyal kuat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
“Jika masyarakat lebih memilih sekolah swasta, artinya sekolah negeri perlu introspeksi. Ini bukan soal jumlah bangku saja, tapi menyangkut mutu layanan pendidikan,” ujar Darlis, saat dikonfirmasi di Samarinda.
Ia menjelaskan, pergeseran minat orang tua tidak lepas dari faktor kualitas pengajaran, kedisiplinan sekolah, serta ketersediaan fasilitas. Kemampuan ekonomi warga Kaltim yang meningkat juga dinilai ikut mendorong orang tua untuk memilih sekolah swasta, meski harus membayar lebih mahal.
“Banyak orang tua yang kini rela membayar lebih demi keyakinan bahwa anak mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik, terutama di jenjang pendidikan dasar,” jelasnya.
Lebih jauh, Darlis menyoroti ketimpangan distribusi siswa antar sekolah negeri. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini berisiko memicu kebijakan penggabungan atau bahkan penutupan sekolah negeri yang kekurangan murid.
“Kalau tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kebijakan rasionalisasi sekolah akan diterapkan. Ini yang harus dicegah sedini mungkin,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong sekolah negeri agar tidak hanya bertumpu pada status sebagai lembaga publik, namun juga aktif berinovasi dan meningkatkan mutu pendidikan. Ia menyarankan perbaikan kualitas guru, sistem pembelajaran yang adaptif, serta tata kelola sekolah yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan orang tua.
“Sekolah negeri punya kelebihan dari sisi biaya dan akses. Tapi jika tak diimbangi dengan kualitas, masyarakat tentu akan mencari alternatif lain,” pungkas Darlis.
Ia juga menyerukan agar Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun strategi pemulihan citra sekolah negeri agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. (Eby/Adv)
