Halonusantara.id — Maraknya aktivitas Sunday Morning Ride (Sunmori) di Jalan Poros Samarinda–Balikpapan kembali menuai kecaman keras. Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Loa Janan menilai aktivitas tersebut telah berubah menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik, namun ironisnya terus dibiarkan berlangsung tanpa penindakan tegas dan rutin dari aparat kepolisian.
Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Umum DPK KNPI Loa Janan, Muhammad Hasbi, saat diwawancara pada Minggu (4/1/2026). Hasbi menyebut Sunmori sebagai “teror mingguan” yang setiap akhir pekan mempertaruhkan nyawa warga dan pengguna jalan.
“Ini bukan lagi sekadar hobi komunitas motor. Ini sudah menjadi teror bagi pengguna jalan dan warga sekitar. Kecelakaan terus berulang, korban berjatuhan, keresahan meluas, tetapi aparat seolah menutup mata,” tegas Hasbi.
Hasbi secara terbuka mengkritik keras Polres Kutai Kartanegara dan Polsek Loa Janan yang dinilainya gagal menjalankan fungsi penegakan hukum dan perlindungan keselamatan masyarakat. Ia menolak keras alasan-alasan teknis yang kerap dijadikan pembenaran atas tidak adanya penertiban rutin.
“Jangan lagi bersembunyi di balik alasan teknis. Sunmori ini bukan kejadian tiba-tiba. Semua orang tahu jamnya, harinya, lokasinya. Kalau polisi mau menertibkan, sangat bisa. Tapi faktanya tidak dilakukan. Ini bukan kelalaian biasa, ini pembiaran,” katanya.
Menurut Hasbi, pembiaran tersebut semakin ironis karena lokasi Sunmori berada di jalur strategis yang seharusnya dijaga ketat oleh negara.
“Jalur vital negara dijadikan arena adrenalin liar. Ini ironi. Kalau hukum hanya tegas ke rakyat kecil tapi lunak ke pelanggaran yang masif dan terbuka, maka wajar publik kehilangan kepercayaan,” ujarnya.
Hasbi menegaskan bahwa aparat kepolisian tidak bisa lagi berlindung di balik narasi bertindak setelah kejadian. Menurutnya, ketika potensi bahaya sudah diketahui sejak awal, maka tanggung jawab tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan politik.
“Ketika aparat tahu ada potensi bahaya, tahu ada pelanggaran, tapi membiarkannya terus berulang, maka aparat ikut bertanggung jawab secara moral dan politik atas setiap korban. Jangan hanya datang pasca-kejadian lalu pasang garis polisi,” tegasnya.
DPK KNPI Loa Janan mendesak agar kepolisian segera melakukan penertiban rutin, konsisten, dan tanpa kompromi, bukan razia simbolik yang hanya muncul di momen tertentu atau setelah tekanan publik. Hasbi menegaskan bahwa keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan oleh pembiaran yang sistematis.
“Negara tidak boleh kalah oleh kebisingan knalpot dan ego kelompok. Polisi harus hadir sebelum korban berikutnya jatuh, bukan setelahnya,” pungkas Hasbi. (HF)
