Halonusantara.id, Bontang – Upaya mengatasi persoalan banjir dan kawasan kumuh kembali menjadi sorotan dalam agenda strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bontang Tahun 2026. Anggota DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari, menyerukan perlunya sinergi antarlembaga untuk mewujudkan Bontang yang lebih tertata dan layak huni.
Musrenbang yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Bontang, Senin (14/4/2025), dihadiri oleh sejumlah pemangku kebijakan, seperti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan, Sekretaris Daerah Aji Erlynawati, serta perwakilan Bappeda Kaltim Wahyu Gatut Purboyo. Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka tentang arah pembangunan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Shemmy yang berasal dari Daerah Pemilihan VI Kaltim dan kini duduk di Komisi II DPRD Kaltim, menegaskan pentingnya peran pemerintah provinsi dalam mendukung program strategis di daerah, terutama melalui skema bantuan keuangan. Ia menyebut kawasan kumuh dan banjir sebagai dua isu krusial yang harus segera ditangani secara terpadu.
“Kita tidak bisa membiarkan Bontang berjalan sendiri. Dukungan dari provinsi dan pusat sangat penting agar pembangunan lebih terarah dan menyentuh kebutuhan warga secara nyata,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya harmonisasi antara kebijakan daerah dan provinsi agar setiap anggaran yang digelontorkan memiliki dampak jangka panjang, bukan sekadar solusi jangka pendek.
Menutup pernyataannya, Shemmy menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus memainkan peran aktif sebagai penghubung antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Ia berharap kolaborasi yang solid dapat mempercepat penyelesaian tantangan pembangunan di Bontang, terutama yang berkaitan dengan kualitas lingkungan dan infrastruktur dasar.(Eby/Adv)
