Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kukar, Sri Muryani. Ia menyoroti masih banyaknya ruas jalan yang belum layak dilalui masyarakat.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kecamatan Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang Janggut, Kenohan, dan Tabang. Sri sapaan akrabnya menyebutkan bahwa saat ini masih ada sekitar 20 kilometer jalan yang belum diperbaiki.
“Jalan-jalan yang belum diperbaiki kebanyakan tersebar di sejumlah kecamatan dan desa, salah satunya Desa Sekampar, Kecamatan Kenohan,” sebutnya, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, ruas jalan yang belum diperbaiki ini berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Mobilitas terganggu, pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan terhambat, bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memburuk jika tak segera ditangani.
Sri juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk penanganan jalan tersebut pada tahun anggaran 2025. Alokasi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di wilayah pedalaman.
Selain jalan di Desa Sekampar, ia juga menyoroti kondisi poros jalan menuju Jembatan Kembang Janggut yang juga memerlukan perbaikan segera. Di sana, terdapat beberapa titik kerusakan yang cukup parah dan berpotensi membahayakan pengguna jalan jika dibiarkan.
Sri menekankan pentingnya jalan yang mantap dan layak sebagai bagian dari pelayanan dasar yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi, tapi juga menjamin rasa aman dan nyaman.
Ia memastikan, dirinya bersama anggota DPRD lainnya dari Dapil VI terus mendorong dan mengawal aspirasi masyarakat, terutama menyangkut infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
Komitmen itu akan terus dibawa ke dalam forum-forum pembahasan anggaran dan pengawasan program pembangunan.
Meski demikian, Sri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kukar yang telah menunjukkan perhatian terhadap jalan-jalan yang belum mantap, khususnya di wilayah hulu. Ia berharap, pelaksanaan program pembangunan jalan bisa dipercepat dan berjalan sesuai rencana.
Dengan perbaikan jalan yang merata, masyarakat di pedalaman Kukar akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi hasil pertanian pun menjadi lebih lancar. Hal ini tentunya akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan warga.
“Saya bersama dewan lainnya, khususnya Dapil VI, komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat. Infrastruktur jalan adalah kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi,” tutup Sri. (Hf/Adv)
