Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Anggota Komisi II DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sri Muryani, mengkritisi belum masuknya isu pemberdayaan perempuan sebagai skala prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD Kukar Tahun 2025–2029. Hal itu disampaikan saat rapat pembahasan dokumen tersebut di ruang rapat Banmus DPRD Kukar, Senin (4/8/2025).
Menurut Sri, meski visi dan misi Bupati Kukar dinilai sudah menyentuh sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, namun aspek pemberdayaan perempuan belum tampak mendapat perhatian khusus dalam rancangan program lima tahunan tersebut.
“Sebagai representasi 30 persen keterwakilan perempuan, saya tidak melihat ada program prioritas untuk pemberdayaan perempuan dalam paparan tadi. Padahal ini penting,” tegasnya.
Sri mengungkapkan bahwa persoalan perempuan kepala keluarga menjadi salah satu realitas sosial yang membutuhkan intervensi nyata dari pemerintah. Berdasarkan data dari program Pekka (Perempuan Kepala Keluarga) yang baru saja diluncurkan, terdapat setidaknya 46 ribu perempuan kepala keluarga di 20 kecamatan se-Kukar. Angka tersebut, menurutnya, kemungkinan besar masih di bawah jumlah riil di lapangan.
“Data itu bisa lebih banyak lagi kalau semua benar-benar tercatat. Dan ini seharusnya bisa menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan di Kukar,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa berdasarkan paparan pemerintah daerah, angka kemiskinan di Kukar berada di angka sekitar 7,8 persen. Oleh karena itu, ia menilai penting menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu skala prioritas dalam RPJMD 2025–2029.
“Perempuan kepala keluarga ini sebenarnya berpotensi besar jika diberdayakan dengan baik. Ini bisa berdampak langsung dalam menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya.
Sri berharap masukan tersebut dapat dicatat oleh pihak eksekutif, terutama dalam penyusunan program-program strategis yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu gender. (Hf/Adv)
