Halonusantara.id, SAMARINDA – Rencana penambahan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Teras Samarinda Tahap II dinilai perlu direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan lalu lintas maupun risiko keselamatan bagi pengunjung. DPRD Samarinda meminta pemerintah memastikan kesiapan lokasi sebelum memperluas ruang usaha di kawasan tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa pengembangan kawasan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi. Penempatan lapak juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, kapasitas ruang, serta kenyamanan masyarakat yang berkunjung.
Sri Puji mengaku belum mengetahui secara terperinci konsep pengembangan Teras Samarinda Tahap II, termasuk mekanisme penambahan pelaku UMKM. Kendati demikian, ia menilai kajian langsung terhadap kondisi lapangan menjadi langkah penting sebelum pemerintah menetapkan lokasi berjualan.
Menurutnya, posisi kawasan yang berdekatan dengan jalan perlu mendapat perhatian serius. Bertambahnya lapak dan aktivitas pengunjung berpotensi memengaruhi kelancaran kendaraan apabila tidak disertai pengaturan yang tepat.
“Banyak hal yang mesti dipertimbangkan,” kata Sri Puji.
Ia menekankan, pemerintah perlu memastikan apakah area yang direncanakan benar-benar mampu menampung aktivitas perdagangan tanpa menimbulkan gangguan lalu lintas maupun membahayakan pengunjung.
“Karena lokasinya dekat dengan jalan, perlu dipastikan apakah memang memungkinkan. Jangan sampai keberadaan UMKM justru menambah kemacetan atau menimbulkan risiko keselamatan,” ujarnya.
Sri Puji berpandangan, pengembangan Teras Samarinda harus mampu mengakomodasi kepentingan pelaku usaha sekaligus menjaga fungsi kawasan sebagai ruang publik. Peluang bagi UMKM untuk berkembang tetap perlu diberikan, tetapi harus didukung penataan yang sesuai dengan daya tampung lokasi.
Sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian antara lain penentuan titik lapak, akses keluar-masuk pengunjung, ketersediaan ruang parkir, serta jarak aktivitas perdagangan dari badan jalan. Perencanaan yang terukur diperlukan agar kegiatan ekonomi tidak menghambat pergerakan kendaraan maupun mengurangi kenyamanan masyarakat.
Selain rencana penambahan pelaku usaha, Sri Puji juga menyoroti keberadaan UMKM yang saat ini beraktivitas di area parkir. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dimasukkan dalam evaluasi sebelum pemerintah menetapkan pola pengembangan kawasan pada tahap berikutnya.
Pemetaan terhadap aktivitas yang sudah berjalan dinilai dapat membantu pemerintah menyusun penataan yang lebih terarah. Dengan demikian, penambahan lapak tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi yang telah ada, termasuk potensi konflik antara kegiatan perdagangan, parkir, dan arus lalu lintas.
DPRD Samarinda berharap pengembangan Teras Samarinda Tahap II didasarkan pada kajian lapangan yang komprehensif. Melalui perencanaan yang tepat, kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang tanpa mengorbankan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan pengunjung. (Eby/Adv)

