Halonusantara.id, SAMARINDA – Upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di Kota Samarinda dinilai perlu diperkuat melalui sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. DPRD Samarinda meminta pemerintah kota mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), sekolah, keluarga, hingga lingkungan permukiman.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan keberadaan regulasi harus diiringi penyampaian informasi yang merata agar masyarakat memahami bahaya narkotika sekaligus mengetahui pentingnya upaya pencegahan. Menurutnya, tanggung jawab tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Ia menilai, pemahaman terhadap perda perlu diperkuat terlebih dahulu di lingkungan pemerintahan. Kesamaan pemahaman antarlembaga dinilai penting agar program pencegahan dapat dijalankan secara terarah dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan edukasi.
“Penerapan perda ini perlu didukung pemahaman yang sama di setiap perangkat daerah. Kalau sosialisasinya belum merata di lingkungan pemerintah, jangkauan informasi kepada masyarakat juga harus dievaluasi,” kata Sri Puji.
Menurutnya, sekolah menjadi salah satu lingkungan strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai bahaya narkotika sejak dini. Materi terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika telah disisipkan dalam sejumlah mata pelajaran, seperti Biologi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
Meski demikian, Sri Puji menilai penyampaian materi tersebut perlu dievaluasi agar edukasi yang diberikan lebih efektif dan mudah dipahami siswa. Dinas Pendidikan diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan setiap sekolah sekaligus mempertimbangkan metode pembelajaran yang sesuai.
“Materi mengenai narkotika memang sudah ada dalam beberapa mata pelajaran. Namun, perlu dilihat lagi bagaimana penyampaiannya bisa diperkuat sehingga siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik,” ujarnya.
Selain melalui kegiatan belajar di kelas, sekolah juga dapat mempertimbangkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana tambahan untuk memperluas edukasi antinarkotika. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, terutama yang menerapkan sistem pembelajaran dua shift dan memiliki keterbatasan waktu.
Sri Puji juga menyoroti pentingnya dukungan guru Bimbingan Konseling (BK) serta pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kedua unsur tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi dan pendampingan kepada siswa agar lebih memahami risiko penyalahgunaan narkotika.
“Sekolah perlu dievaluasi dari sisi ketersediaan guru BK, pelaksanaan UKS, hingga kemungkinan memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler. Semua itu bisa menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan,” tutur Sri Puji.
Di luar lingkungan pendidikan, ia mendorong perluasan sosialisasi hingga ke keluarga dan masyarakat di tingkat permukiman. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan ialah memaksimalkan jaringan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) yang menjangkau lingkungan rukun tetangga (RT).
“Jaringan yang dimiliki DP2PA sampai tingkat RT bisa dimaksimalkan untuk menyampaikan edukasi kepada warga. Masyarakat perlu memahami persoalan narkotika agar pencegahan juga bisa dilakukan dari lingkungan terdekat,” jelasnya.
Sri Puji menegaskan, penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan yang perlu diantisipasi tanpa membatasi perhatian hanya pada kelompok tertentu. Karena itu, edukasi dan pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang.
“Penyalahgunaan narkotika bukan persoalan yang hanya menyasar kelompok tertentu. Semua lapisan masyarakat perlu mendapat perhatian, sehingga upaya pencegahannya harus dilakukan secara luas dan terus-menerus,” tegasnya.
DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota memperjelas pembagian peran antar-OPD serta memperkuat kolaborasi dengan sekolah dan masyarakat dalam menyosialisasikan Perda Nomor 3 Tahun 2020. Dengan penyampaian informasi yang merata dan program yang berkelanjutan, regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang lebih efektif di Kota Samarinda. (Eby/Adv)

