Halonusantara.id, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur terus mendalami draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang diajukan Pemprov Kaltim. Melalui forum rapat dengar pendapat, Panitia Khusus (Pansus) mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjabarkan arah kebijakan dan pelaksanaan program sesuai visi-misi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menyoroti pentingnya hilirisasi sektor komoditas, terutama kelapa sawit, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Selama ini kita hanya berbicara soal hilirisasi sebagai wacana, padahal ini peluang besar. Kenapa tidak kita bangun industri pengolahan sawit menjadi minyak goreng melalui BUMD? Ini bisa menjawab banyak hal sekaligus,” tegasnya.
Syarifatul menilai, pengembangan industri hilir tidak hanya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja serta menekan angka kemiskinan.
Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebutnya sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian fiskal. Menurutnya, selama ini BUMD belum diberdayakan maksimal dalam sektor-sektor unggulan yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Selain itu, Pansus RPJMD juga akan memperkuat koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan program tidak berjalan secara sektoral. Salah satu rencana terdekat yakni berdiskusi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memetakan potensi PAD secara menyeluruh.
“Selama lima tahun ke depan, kami ingin melihat tren PAD meningkat, angka kemiskinan menurun, dan pengangguran berkurang. Itu fokus utama kami,” ujarnya.
“Kami di DPRD akan memastikan program-program strategis dalam RPJMD ini bisa dieksekusi. Karena tanggung jawab keberhasilan pembangunan bukan hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif,” tutup politikus Partai Golkar itu. (Eby/Adv)
