Halonusantara.id, Samarinda — Pembahasan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029 mulai memperlihatkan arah prioritas pembangunan, terutama di bidang lingkungan dan pendidikan. DPRD Kaltim, melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk, mengingatkan pentingnya keselarasan antara rencana strategis dan kebutuhan riil masyarakat.
Ketua Pansus RPJMD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menyatakan bahwa perhatian serius perlu diberikan pada dua isu sentral: keberlanjutan lingkungan dan kejelasan teknis program pendidikan gratis bertajuk “GratisPol”.
Untuk itu, Pansus mengundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna memaparkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan memastikan seluruh rekomendasi dalam kajian tersebut terintegrasi dalam penyusunan RPJMD.
“KLHS sangat penting sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan. Di dalamnya mencakup mitigasi bencana seperti banjir, penguatan ketahanan pangan, hingga kontrol terhadap alih fungsi lahan. Semua ini harus nyambung dengan arah pembangunan kita lima tahun ke depan,” tegasnya, Senin (16/6/2025).
Di sisi lain, program bantuan pendidikan seperti GratisPol dan JuosPol juga menjadi perhatian karena hingga kini belum memiliki skema pelaksanaan yang jelas. Padahal, kedua program ini telah menjadi janji politik yang terus ditagih masyarakat.
“Banyak warga bertanya kepada kami soal GratisPol. Apakah hanya gratis uang sekolah? Bagaimana sistem pembiayaannya? Sampai sejauh mana dukungan terhadap siswa tidak mampu? Karena itu kami akan segera mengundang tim Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dari Pemprov untuk memberikan pemaparan lebih rinci,” jelasnya.
Langkah proaktif juga dilakukan Pansus dengan mendorong sinergi antardaerah melalui pelibatan Bappeda se-Kaltim. Tujuannya, memastikan program prioritas provinsi dan kabupaten/kota dapat saling memperkuat dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kami akan perjuangkan aspirasi dari masing-masing daerah pemilihan. Walau porsinya kecil, program kabupaten/kota tetap penting untuk diakomodasi. Yang terpenting adalah selaras dengan visi besar pembangunan Kaltim ke depan,” pungkas Syarifatul.
Dengan komitmen membuka ruang dialog dan partisipasi publik, DPRD Kaltim berharap RPJMD 2025–2029 menjadi dokumen pembangunan yang inklusif, realistis, dan berorientasi jangka panjang. (Eby/Adv)
