Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Komitmen terhadap pemerataan kualitas pendidikan di Kutai Kartanegara kembali disorot. Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Syarifuddin, mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar agar tidak lagi menunda pembangunan rumah dinas guru di kawasan terpencil.
Menurutnya, keberadaan rumah dinas bukan sekadar fasilitas, tetapi kebutuhan mendasar demi menunjang efektivitas proses belajar-mengajar di daerah yang sulit dijangkau.
“Faktanya, masih banyak guru yang harus menempuh perjalanan hingga tiga jam untuk sampai ke sekolah. Bahkan ada yang pulang-pergi setiap hari dengan sepeda motor di medan yang berat. Akibatnya, proses belajar pun terganggu,” kata Syarifuddin di Gedung DPRD Kukar, pada Selasa (27/5/2025).
Politikus asal PAN ini menilai, aspirasi mengenai rumah dinas guru sebenarnya bukan hal baru. Namun, ia menyayangkan minimnya respons dari Disdikbud Kukar. Padahal, pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk tempat tinggal guru, merupakan kewenangan penuh pemerintah kabupaten.
“Bahkan beberapa rumah guru yang ada sekarang sudah tidak layak huni. Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal profesionalisme dan keberlangsungan pendidikan di wilayah-wilayah tersebut,” ujarnya.
Syarifuddin menegaskan, rumah dinas guru merupakan faktor strategis yang akan berdampak langsung terhadap mutu pendidikan.
Selain mempercepat akses guru ke sekolah, fasilitas ini juga membantu meningkatkan motivasi kerja, memperkuat kedekatan dengan masyarakat, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.
Ia menambahkan, kehadiran rumah dinas dapat memperindah kawasan sekolah serta mengurangi risiko kecelakaan karena perjalanan jauh. Lebih dari itu, rumah dinas menjadi bentuk konkret apresiasi kepada para guru yang mengabdi di garis terdepan pendidikan.
“Rumah dinas guru sangat penting karena dapat meningkatkan kenyamanan, kualitas hidup, dan semangat kerja guru, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil atau jauh dari tempat tinggal,” pungkasnya. (Hf/Adv)