Halonusantara.id, Samarinda — Aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) tetap menjadi masalah serius yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan.
Meski pemerintah mengklaim telah melakukan pemantauan intensif, berbagai kalangan menilai langkah penanganan yang diambil belum cukup efektif untuk mengatasi persoalan ini secara tuntas.
Keberadaan tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah di Kaltim terus menimbulkan keresahan. Selain merusak lingkungan, aktivitas ini juga berpotensi memicu konflik sosial dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitar.
Kritikan tajam datang dari mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat yang menyoroti lambatnya penegakan hukum serta kurangnya komitmen serius dari aparat terkait.
Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, pihaknya telah mengidentifikasi lebih dari seratus titik tambang ilegal yang rutin dipantau.
Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan penindakan berada di tangan aparat penegak hukum sehingga Dinas ESDM hanya berfokus pada pengawasan dan pelaporan.
“Dari 108 titik yang kami pantau, sebagian besar memang rawan, dan pengawasan terus kami lakukan. Namun, penindakan sepenuhnya berada pada aparat hukum,” kata Bambang, Rabu (4/6/2025).
Bambang juga mengungkapkan bahwa pihaknya membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat dan media untuk memperkuat pengawasan tambang ilegal.
Laporan dari masyarakat serta sorotan media telah membantu mengungkap beberapa kasus yang sebelumnya kurang mendapat perhatian.
Salah satu contoh keberhasilan tersebut terjadi di wilayah Bontang, di mana pemberitaan media mendorong aparat melakukan tindakan cepat terhadap lokasi tambang ilegal yang sempat tidak terpantau.
Untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat penanganan, Pemprov Kaltim juga telah meluncurkan kanal pengaduan publik yang terbuka tidak hanya bagi warga lokal, tetapi juga pelapor dari luar daerah. Kanal ini telah menerima berbagai laporan, beberapa di antaranya kini tengah ditindaklanjuti secara hukum.
Meski demikian, masyarakat masih menuntut agar pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap kasus tambang ilegal. Tekanan untuk menunjukkan komitmen politik yang kuat dan tindakan nyata secara menyeluruh terus bergulir, mengingat dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh praktik pertambangan tanpa izin ini sangat luas.
Permasalahan tambang ilegal di Kaltim sejatinya memerlukan sinergi lintas lembaga dan langkah strategis berkelanjutan agar dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
