Halonusantara.id, Samarinda – Ketergantungan masyarakat pedalaman Kalimantan Timur terhadap transportasi sungai masih menjadi tantangan serius, terutama di Mahakam Ulu dan sebagian Kutai Barat. Persoalan ini kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim seiring dengan gangguan distribusi logistik yang kerap terjadi akibat cuaca ekstrem dan kondisi geografis yang sulit.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa persoalan transportasi di wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu belum tertangani secara menyeluruh dan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Menurut Ekti, Sungai Mahakam masih menjadi jalur vital bagi aktivitas warga, mulai dari mobilitas harian hingga pengangkutan barang kebutuhan pokok. Namun, ketergantungan ini menyimpan risiko besar saat terjadi perubahan musim.
“Ketika musim penghujan datang, banjir bisa menenggelamkan pemukiman sekaligus menghentikan aktivitas pengangkutan. Sebaliknya, saat kemarau, air surut membuat kapal sulit melintas, apalagi di titik-titik riam yang ekstrem,” jelasnya.
Ia menyebut sekitar 90 persen distribusi logistik dari Long Bagun ke wilayah-wilayah hulu seperti Long Apari dan Long Apangai masih mengandalkan perahu motor. Ketika debit air surut, sejumlah riam seperti Riam Udang, Riam Alo, dan Riam Panjang menjadi titik rawan yang memperlambat distribusi sekaligus membahayakan keselamatan.
Sebagai solusi jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah merancang program Bantuan Ongkos Angkut (BOA) guna meringankan biaya distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil.
“Saya sudah berdiskusi dengan rekan-rekan di DPRD Mahakam Ulu dan mendapat kabar bahwa dana untuk program BOA sudah dialokasikan,” ungkap Ekti.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih tertunda karena belum rampungnya pembahasan APBD Perubahan.
“Anggarannya memang sudah disiapkan, tapi belum bisa dieksekusi karena APBD Perubahan belum final. Kita harapkan bisa segera tuntas agar program ini cepat berjalan,” imbuhnya.
Ekti menambahkan bahwa meskipun program ini merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, DPRD Kaltim akan tetap memberikan dukungan dan mengawal agar percepatan realisasinya dapat segera terwujud.
“Kami di DPRD provinsi tentu tidak tinggal diam. Walau kebijakan ini ada di level kabupaten, kami tetap mengawal agar masyarakat tidak terus terbebani ongkos distribusi yang tinggi,” tegasnya.
Sementara itu, upaya pengiriman logistik melalui jalur udara dinilai belum menjadi solusi utama karena pertimbangan biaya yang tinggi.
“Logistik via udara memang cepat, tapi ongkosnya terlalu mahal dan tidak sebanding dengan hasil yang didapat, apalagi untuk kebutuhan rutin seperti sembako,” tutupnya. (Eby/Adv)
