Halonusantara.id, Samarinda — Transformasi digital di lingkungan birokrasi bukan hanya soal perangkat dan aplikasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menilai bahwa perubahan pola pikir adalah fondasi utama agar aparatur sipil negara (ASN) dapat menjalankan perannya secara relevan di tengah dinamika era digital.
Pernyataan tersebut menjadi benang merah dalam Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT Angkatan I, yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Kamis (17/7/2025).
Kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan teknis ASN, tetapi juga untuk membentuk pola pikir kepemimpinan yang sejalan dengan semangat digitalisasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, yang hadir sebagai pemateri, menegaskan bahwa pemahaman digital sejati dimulai dari mindset.
“Digitalisasi bukan sekadar penggunaan alat atau sistem, tapi tentang cara berpikir baru. Jika ASN memiliki pola pikir digital, maka gaya kepemimpinan mereka pun akan lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan,” ungkap Faisal.
Menurut Faisal, kepemimpinan digital adalah kunci pembaruan birokrasi. Para pemimpin di lingkungan pemerintahan, terutama yang berada di level manajerial, harus menjadi contoh nyata dalam mengadopsi teknologi dan mendorong budaya kerja digital yang kolaboratif, terbuka, dan berbasis data.
Sebagai Ketua Umum Asosiasi Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi), Faisal juga memperkenalkan Aparatur Digital Government Leadership Awards (ADGLA) sebuah inisiatif nasional untuk mengapresiasi Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai berhasil mengawal transformasi digital di lingkup pemerintahannya.
“Kami percaya, perubahan paling berdampak harus dimulai dari atas. Pemimpin yang visioner dan digital-minded akan mampu membawa institusinya lebih siap menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.
Selain itu, Faisal menggarisbawahi empat pilar utama yang wajib dimiliki ASN di era digital pola pikir progresif, keterampilan teknologi yang diperbarui secara berkelanjutan, budaya kerja digital, serta pemahaman etika dan keamanan informasi.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan data sebagai sumber daya strategis, bukan sekadar dokumen administratif.
“Data yang dianalisis dengan baik akan menjadi dasar kebijakan yang efektif dan akuntabel,” tegasnya.
Pelatihan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Kaltim dalam membangun birokrasi berbasis digital yang tidak hanya modern secara sistem, tetapi juga berkarakter dari segi sumber daya manusia.
Para peserta diajak untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga agen perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan inklusif.
Pelatihan yang berlangsung selama beberapa hari ini diharapkan akan melahirkan ASN dengan karakter kepemimpinan baru progresif dalam berpikir, cekatan dalam beradaptasi, serta kolaboratif dalam bekerja.
Melalui pendekatan ini, Pemprov Kaltim yakin transformasi digital tak hanya menjadi slogan, tetapi akan menjelma menjadi budaya kerja yang berkelanjutan dan membawa pelayanan publik menuju standar baru yang lebih prima. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
