Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menyoroti menurunnya cakupan Universal Health Coverage (UHC) di sejumlah daerah yang dinilai berpotensi memperburuk akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Fenomena ini mencuat dalam rapat Forum Komunikasi antara DPRD Kaltim dan Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan pada Selasa (17/6/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menyampaikan kekhawatirannya terhadap penurunan UHC di daerah-daerah strategis seperti Samarinda, Balikpapan, dan Berau. Ia menilai kondisi ini bukan hanya berdampak pada kualitas layanan kesehatan, tapi juga akan menjadi beban keuangan tambahan bagi daerah.
“Kalau General Purpose Net (GPN) dari pusat benar-benar dipotong, otomatis beban pembiayaan layanan kesehatan bisa melonjak dan menyulitkan daerah dalam mengalokasikan anggaran,” tegas Darlis.
Darlis juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim tetap berkomitmen mendorong kebijakan kesehatan yang berpihak kepada rakyat. Oleh sebab itu, ia meminta agar BPJS Kesehatan membuka ruang penyesuaian dalam penerapan kebijakannya berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
Ia menyebut berbagai keluhan masyarakat masih banyak bermunculan, mulai dari keterbatasan ketersediaan obat, layanan rawat inap, hingga keterbatasan tenaga medis dan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di luar jam operasional.
“Banyak pasien yang terpaksa ke IGD karena puskesmas atau klinik tutup di malam hari. BPJS perlu mempertimbangkan fleksibilitas layanan, supaya masyarakat tidak kebingungan saat butuh layanan mendesak di luar jam reguler,” lanjutnya.
Untuk itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan tingkat pertama agar dapat menjawab tantangan pelayanan yang dihadapi masyarakat.
Pemerintah daerah bersama DPRD pun didorong untuk menjalin komunikasi intensif dengan BPJS dan pusat, demi mengembalikan dan memperluas cakupan UHC secara merata di Kalimantan Timur. (Eby/Adv)
