Halonusantara.id, SAMARINDA – Perkara hukum yang menjerat Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga menjadi perhatian DPRD Samarinda. Legislatif meminta proses penanganan kasus tersebut berjalan secara transparan dan profesional, sekaligus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan langkah penegakan hukum yang dilakukan Polda Kalimantan Timur perlu dihormati. Meski demikian, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan sebelum proses peradilan selesai.
“Kita harus menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur. Kita mendukung pengusutan perkara secara transparan dan profesional,” kata Viktor, Rabu (4/11/2026).
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Samarinda tersebut menegaskan, pengungkapan perkara sepenuhnya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum. Setiap tahapan penyidikan perlu berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah agar tidak muncul penghakiman terhadap pihak yang sedang menjalani proses hukum. Menurutnya, kepastian mengenai kesalahan seseorang harus menunggu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, Viktor meminta pemerintah daerah maupun pihak terkait tidak terburu-buru menentukan langkah kelembagaan sebelum proses hukum memperoleh kejelasan. Keputusan mengenai kelanjutan pengelolaan perusahaan daerah perlu mempertimbangkan hasil akhir proses peradilan.
“Kita menghargai proses hukum sampai ada keputusan yang inkrah dari pengadilan. Setelah itu, pemerintah kota atau DPRD bisa mengambil keputusan kelembagaan yang tepat,” ujarnya.
Viktor berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak. Di sisi lain, pengelolaan Perumda Varia Niaga diharapkan tetap mendapat perhatian agar kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan milik daerah tetap terjaga. (Eby/Adv)

