Halonusantara.id, Samarinda – Isu tingginya biaya ibadah haji di Indonesia kembali menjadi sorotan, seiring dengan pernyataan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, yang memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menekan biaya penyelenggaraan haji. Menurutnya, langkah konkret dari pemerintah pusat perlu segera diwujudkan untuk memberikan keadilan bagi umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji.
Dalam keterangannya, Damayanti menanggapi positif komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menurunkan biaya ibadah haji. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan perhatian serius terhadap kebutuhan umat Islam.
“Tentu kami wakil rakyat menyambut baik keinginan Presiden untuk menurunkan biaya haji,” jelasnya.
Ia juga menilai rencana pembangunan perkampungan haji di Mekkah sebagai solusi strategis dalam memangkas beban biaya akomodasi yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran haji.
Lebih lanjut, Damayanti menekankan pentingnya perombakan sistemik dalam penyelenggaraan haji, khususnya evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelola Haji (BP Haji) di masa mendatang.
Ia menyampaikan bahwa selama ini banyak jemaah merasa terbebani oleh tingginya biaya, namun kualitas layanan yang diterima tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah dilakukan.
“Sudah terlalu sering kita mendengar keluhan masyarakat mengenai pelayanan haji yang tidak memuaskan, padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar dan waktu tunggu keberangkatan pun sangat panjang. Ini adalah catatan serius yang memerlukan solusi struktural yang komprehensif,” ucapnya.
Damayanti turut mengkritisi perbedaan biaya yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia. Mengacu pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,41 juta, dengan Bipih yang dibayarkan jemaah mencapai Rp55,43 juta, ia menyebut Malaysia telah lebih baik dalam menyubsidi warganya.
“Perbandingan biaya ini jelas menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih memerlukan pembenahan yang signifikan. Sistem antrean yang panjang dan fasilitas yang seringkali tidak sesuai ekspektasi adalah dua contoh dari sekian banyak keluhan jemaah,” tambahnya.
“Ini sangat disayangkan. Pembentukan BP Haji diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam hal ini,” imbuhnya.
Damayanti menegaskan bahwa reformasi tata kelola dana haji harus dimulai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia juga mendesak peningkatan kualitas layanan agar jemaah bisa beribadah dengan tenang dan khusyuk.
“Kita ingin jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik selama menjalankan ibadah haji. Jangan sampai momen sakral ini ternoda oleh masalah teknis dan manajerial yang seharusnya bisa diantisipasi,” tutupnya. (Eby/Adv)
