Halonusantara.id, Samarinda – Keberhasilan sejumlah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menciptakan layanan kesehatan yang merata melalui pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dinilai sebagai tonggak penting dalam reformasi pelayanan publik. Namun, keberhasilan ini tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengurangi dukungan dari pemerintah provinsi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai bahwa langkah pemangkasan anggaran terhadap daerah yang telah mandiri membiayai program UHC justru dapat mereduksi semangat inovasi di tingkat kabupaten/kota.
Menurutnya, pencapaian UHC secara mandiri oleh daerah seperti Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur adalah buah dari komitmen dan keberanian fiskal.
Oleh karena itu, lanjut dia, daerah yang telah menunjukkan kesungguhan dalam membiayai layanan kesehatan warganya seharusnya mendapat penghargaan.
“Kalau daerah sudah berani mandiri anggaran demi UHC, provinsi jangan malah lepas tangan. Justru ini momen untuk memberi semangat dengan insentif atau dukungan lain,” ujar Agusriansyah.
Ia menambahkan bahwa bentuk insentif tidak harus selalu berupa penggantian iuran BPJS, melainkan bisa diarahkan untuk memperkuat aspek pelayanan kesehatan lainnya.
“Daerah bisa gunakan dana tambahan itu untuk memperluas layanan kesehatan berbasis preventif, bukan hanya kuratif. Ini jauh lebih strategis untuk jangka panjang,” katanya.
Sebagai legislator dari Dapil 6 (Bontang, Kutai Timur, Berau), Agusriansyah mengaku telah menyaksikan langsung inovasi yang lahir dari kebijakan fiskal yang fleksibel dan dukungan politik yang konsisten.
Lebih lanjut kata dia, menilai langkah pengurangan bantuan hanya karena daerah sudah dianggap ‘mandiri’ berisiko mematikan motivasi pemerintah kabupaten/kota untuk terus berbenah.
“Saat dukungan anggaran dicabut, maka yang terjadi bukan efisiensi, tapi stagnasi. Kita ingin layanan publik terus naik kelas, bukan berhenti hanya karena urusan anggaran,” tegasnya.
Untuk itu, Agusriansyah mendorong Pemprov Kaltim agar segera merancang mekanisme insentif yang adil dan berbasis kinerja dalam sektor kesehatan. Hal ini dianggap penting untuk mendorong transformasi sistem layanan kesehatan daerah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
“Keberhasilan mencapai UHC jangan dilihat sebagai garis akhir. Justru ini titik awal untuk transformasi layanan kesehatan yang lebih maju dan menyentuh masyarakat luas,” pungkasnya. (Eby/Adv)
