Halonusantara.id, Samarinda — Gagasan pembentukan Sekolah Garuda oleh pemerintah pusat sebagai model pendidikan unggulan mendapat apresiasi dari DPRD Kalimantan Timur. Namun, apresiasi tersebut disertai sejumlah catatan kritis agar program ini tidak sekadar menjadi proyek prestisius tanpa keberpihakan pada keadilan dan keberlanjutan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan pandangannya saat mendampingi kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, ke SMAN 10 Samarinda, belum lama ini.
Menurut Agusriansyah, konsep Sekolah Garuda harus dibangun dengan menjunjung prinsip keadilan sosial dan inklusivitas. Ia menegaskan bahwa lembaga pendidikan ini tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok terbatas, tetapi harus menjadi bagian dari upaya pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah.
“Kami mendukung penuh gagasan ini. Namun, penting untuk memastikan bahwa Sekolah Garuda tidak menjadi simbol kemewahan yang hanya dapat diakses segelintir orang. Program ini seharusnya menjadi tonggak sistem pendidikan nasional yang adil dan berdaya saing global,” kata Agusriansyah.
Ia menekankan pentingnya payung hukum yang jelas agar program ini tidak berhenti di tengah jalan. Tanpa regulasi yang kuat, menurutnya, Sekolah Garuda berisiko menjadi sekadar proyek jangka pendek tanpa dampak yang signifikan.
“Diperlukan regulasi yang tegas, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah, untuk menjamin arah kebijakan dan kelangsungan program ini. Dunia usaha, satuan pendidikan, dan masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif,” ujarnya.
Agusriansyah juga mendorong agar evaluasi keberhasilan program tidak dilakukan secara subjektif. Ia meminta pemerintah menggunakan indikator yang konkret dan objektif dalam mengukur kinerja Sekolah Garuda.
“Keberhasilan sekolah ini harus diukur dari kemampuannya melahirkan lulusan yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat internasional, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila,” tukasnya.
Catatan dan dorongan DPRD Kaltim ini menjadi sinyal penting agar program pendidikan nasional ke depan tak hanya fokus pada aspek simbolik, tetapi juga menyentuh akar persoalan kesenjangan mutu pendidikan di daerah. (Eby/Adv)
