Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai keberadaan Museum Samarinda belum berfungsi maksimal sebagai pusat edukasi sejarah. Lembaga ini dianggap belum mampu menarik minat masyarakat karena terbatasnya koleksi dan lemahnya pola pengelolaan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan pemerintah kota melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah berupaya menambah arsip dan materi pameran. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum cukup untuk meningkatkan kualitas layanan museum.
Jika dibandingkan dengan Museum Mulawarman di Tenggarong, ia menilai posisi Museum Samarinda masih tertinggal jauh.
“Di Tenggarong, masyarakat bisa langsung melihat peninggalan kerajaan yang otentik. Sedangkan Samarinda belum mampu menghadirkan identitas sejarah kota secara jelas,” ungkapnya.
Sri Puji juga menyoroti struktur kelembagaan museum yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kondisi itu disebut membuat alokasi anggaran kebudayaan tidak fokus, sehingga menghambat pengembangan museum.
Selain itu, ia menilai kondisi sosial Samarinda yang multikultural turut menjadi tantangan tersendiri. Keberagaman budaya membuat sulit menonjolkan identitas sejarah tertentu. Sementara upaya pengumpulan benda bersejarah, foto, dan lukisan juga tidak mudah karena sebagian warga enggan menyerahkan warisan keluarga mereka ke museum.
Minimnya dukungan anggaran semakin memperburuk keadaan. Walau ada kerja sama dengan sekolah, jumlah kunjungan pelajar tetap rendah karena faktor akses transportasi yang belum memadai.
Sri Puji menegaskan perlunya langkah konkret agar museum dapat berfungsi lebih baik.
“Pemisahan kelembagaan, dukungan anggaran, sosialisasi yang lebih luas, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar Museum Samarinda benar-benar bisa menjadi pusat edukasi sejarah,” pungkasnya. (Eby/Adv)
