Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menargetkan wahana Waterboom di kawasan wisata Pulau Kumala dapat dinikmati masyarakat pada libur Lebaran 2027. Namun, proyek senilai Rp2,5 miliar tersebut belum memasuki tahap penandatanganan kontrak meski proses lelang telah selesai.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan anggaran pembangunan Waterboom telah dialokasikan melalui tahun anggaran 2026. Pemenang lelang juga sudah ditetapkan, tetapi pekerjaan belum dapat segera berjalan karena tahapan kontrak belum diselesaikan.
Rendi menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar proyek tidak kembali mengalami keterlambatan.
“Harusnya kemarin, bersama Pak Bupati, kita menargetkan liburan Lebaran 2027 itu sudah bisa dinikmati. Uangnya ada, sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya, tinggal kontrak. Kalau kontraknya belum dibuatkan, nanti saya follow up lagi ke teman-teman dinas,” ujarnya di Arbizz Space, Tenggarong, Jumat (30/10/2026).
Selain mempercepat proses administrasi, Pemkab Kukar juga perlu memperhatikan kondisi fisik bangunan. Rendi mengungkapkan, hasil pengecekan menemukan kebocoran di sejumlah bagian Waterboom. Meski tergolong kecil, persoalan tersebut dinilai perlu ditangani agar fasilitas dapat digunakan dengan baik.
Terkait kemungkinan penambahan anggaran pada 2027, Rendi mengatakan hal itu masih terbuka untuk dipertimbangkan. Namun, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu penyelesaian pekerjaan yang telah dialokasikan sebesar Rp2,5 miliar pada tahun ini.
Pemkab Kukar juga tengah mempertimbangkan skema pengelolaan Waterboom setelah fasilitas tersebut selesai dibangun dan diperbaiki. Sejumlah opsi yang disebutkan Rendi antara lain pengelolaan melalui perusahaan daerah, pengelola Pulau Kumala, atau disewakan kepada pihak lain.
Menurutnya, kesiapan pengelolaan penting agar Waterboom dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi sektor pariwisata daerah.
Selain Waterboom, Rendi turut menyoroti gedung ekonomi kreatif (Ekraf) yang dinilai perlu segera difungsikan. Ia mengatakan akan bersama Bupati Kukar memantau sejumlah bangunan milik pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kita ingin memastikan beberapa bangunan yang seharusnya sudah bisa difungsikan, termasuk gedung Ekraf, benar-benar bisa dimanfaatkan. Masih banyak yang harus kita benahi dan selesaikan tahun depan,” sebutnya.
Pemkab Kukar berharap percepatan penyelesaian proyek dan kepastian pengelolaan dapat membuat fasilitas wisata yang telah dibangun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (HB/ADV)
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menargetkan wahana Waterboom di kawasan wisata Pulau Kumala dapat dinikmati masyarakat pada libur Lebaran 2027. Namun, proyek senilai Rp2,5 miliar tersebut belum memasuki tahap penandatanganan kontrak meski proses lelang telah selesai.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan anggaran pembangunan Waterboom telah dialokasikan melalui tahun anggaran 2026. Pemenang lelang juga sudah ditetapkan, tetapi pekerjaan belum dapat segera berjalan karena tahapan kontrak belum diselesaikan.
Rendi menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar proyek tidak kembali mengalami keterlambatan.
“Harusnya kemarin, bersama Pak Bupati, kita menargetkan liburan Lebaran 2027 itu sudah bisa dinikmati. Uangnya ada, sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya, tinggal kontrak. Kalau kontraknya belum dibuatkan, nanti saya follow up lagi ke teman-teman dinas,” ujarnya di Arbizz Space, Tenggarong, Jumat (30/10/2026).
Selain mempercepat proses administrasi, Pemkab Kukar juga perlu memperhatikan kondisi fisik bangunan. Rendi mengungkapkan, hasil pengecekan menemukan kebocoran di sejumlah bagian Waterboom. Meski tergolong kecil, persoalan tersebut dinilai perlu ditangani agar fasilitas dapat digunakan dengan baik.
Terkait kemungkinan penambahan anggaran pada 2027, Rendi mengatakan hal itu masih terbuka untuk dipertimbangkan. Namun, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu penyelesaian pekerjaan yang telah dialokasikan sebesar Rp2,5 miliar pada tahun ini.
Pemkab Kukar juga tengah mempertimbangkan skema pengelolaan Waterboom setelah fasilitas tersebut selesai dibangun dan diperbaiki. Sejumlah opsi yang disebutkan Rendi antara lain pengelolaan melalui perusahaan daerah, pengelola Pulau Kumala, atau disewakan kepada pihak lain.
Menurutnya, kesiapan pengelolaan penting agar Waterboom dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi sektor pariwisata daerah.
Selain Waterboom, Rendi turut menyoroti gedung ekonomi kreatif (Ekraf) yang dinilai perlu segera difungsikan. Ia mengatakan akan bersama Bupati Kukar memantau sejumlah bangunan milik pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kita ingin memastikan beberapa bangunan yang seharusnya sudah bisa difungsikan, termasuk gedung Ekraf, benar-benar bisa dimanfaatkan. Masih banyak yang harus kita benahi dan selesaikan tahun depan,” sebutnya.
Pemkab Kukar berharap percepatan penyelesaian proyek dan kepastian pengelolaan dapat membuat fasilitas wisata yang telah dibangun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (HB/ADV)

