Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu menggelar rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III guna membahas persoalan mendesak yang berkaitan dengan pembangunan di Kalimantan Timur
Komisi III berkomitmen akan terus mengawal pembangunan infrastruktur, meskipun pembahasan anggaran serta persoalan lahan masih terus dilakukan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa persoalan lahan bukan berada dalam kewenangan dirinya. Ia menghadiri rapat tersebut karena di undang oleh Komisi I untuk memberikan pandangan terkait pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan berjalan nantinya.
“Komisi III itu diundang Komisi I karena persoalan pembahasan lahan. Itu memang kewenangan mereka,” ucapnya.
“Komisi III tetap mengawal infrastrukturnya, jalannya. Alhamdulillah progresnya berjalan terus,” lanjut Abdulloh.
Pembangunan infrastruktur dipastikan terus mendapat pengawal meskipun, meskipun menghadapi tantangan adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi menekan fiskal daerah. Dirinya menjelaskan bahwa seluruh sektor termasuk infrastruktur akan terkena dampaknya.
“Tadi pembahasannya masih alot, belum ada kesimpulan apa pun. Masih deadlock,” ucapnya
Abdulloh menyebut, berbagai OPD dan anggota DPRD banyak mengajukan pendapat terkait pembangunan di Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa pentingnya menentukan skala prioritas agar pembangunan tidak terhambat. Namun ,semua rencana harus sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
“Usulan banyak, tapi kita ini uangnya belum tahu. Nanti dibahas lebih detail masuk ke skala prioritas,” tandasnya. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
