Halonusantara.id, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti kondisi pembangunan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, yang dinilai belum mencerminkan potensi strategisnya sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus wilayah perbatasan. Anggota Komisi III, Syarifatul Syadiah, menegaskan bahwa infrastruktur dasar di kawasan ini masih tertinggal jauh dari kebutuhan riil masyarakat dan pengembangan sektor pariwisata.
Syarifatul menyebut minimnya intervensi pemerintah terlihat dari berbagai persoalan yang terus berulang, mulai dari kerusakan lingkungan hingga akses jalan yang buruk. Ia menilai ketimpangan pembangunan ini sebagai hambatan utama bagi kemajuan Maratua.
“Maratua punya nilai strategis secara geografis dan potensi pariwisata yang luar biasa. Tapi kalau infrastrukturnya tetap seperti ini, bagaimana bisa berkembang?” ujarnya.
Salah satu isu utama yang disorotinya adalah abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, ancaman ini tidak hanya terjadi di Teluk Harapan, tetapi juga mulai merambah ke kampung-kampung sekitar seperti Payung-Payung.
“Kerusakan garis pantai ini sudah memprihatinkan. Ini bukan hanya terjadi di satu titik saja, tapi sudah meluas. Kita butuh penanganan komprehensif dan cepat,” tegasnya.
Syarifatul menilai penanganan abrasi tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat atau provinsi. Ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya dinas teknis seperti PUPR, segera mengambil langkah aktif dan konkret.
“Tidak cukup menunggu program dari atas. Pemkab harus punya inisiatif dan bertindak lebih progresif demi menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengkritik buruknya kondisi jalan utama di Teluk Harapan, yang hanya dibeton sebagian. Hal ini disebutnya menjadi penghambat utama mobilitas warga maupun wisatawan.
“Bayangkan, jalan utama hanya disemen 10 meter, sisanya rusak parah. Ini jelas menyulitkan mobilitas, termasuk bagi wisatawan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia mendesak agar pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan sarana pendukung lainnya dijadikan prioritas utama oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan penguatan infrastruktur, Maratua diyakininya mampu tampil sebagai etalase pembangunan di perbatasan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan keindahan alam. Pemerintah harus hadir untuk memastikan pembangunan yang adil, khususnya di daerah perbatasan,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Syarifatul menekankan bahwa Pulau Maratua tak boleh terus dibiarkan tertinggal di tengah laju pembangunan daerah lain. Ia berharap ada sinergi nyata lintas pemerintahan untuk membuktikan komitmen terhadap pemerataan.
“Kalau pemerintah serius soal pemerataan pembangunan, maka Maratua seharusnya jadi prioritas. Ini bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang martabat dan masa depan masyarakatnya,” pungkasnya. (Eby/Adv)
