Halonusantara.id, Samarinda – Harmonisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi menjadi sorotan penting di awal masa jabatan kepala daerah di Kutai Timur. DPRD Kalimantan Timur mengingatkan agar RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setiap wilayah saling terintegrasi, demi menciptakan pembangunan yang berkesinambungan dan tidak saling tumpang tindih.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menegaskan bahwa RPJMD tidak hanya memuat arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Menurutnya, tanpa keselarasan antardokumen tersebut, pembangunan yang direncanakan berpotensi tidak berdampak optimal bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin ada kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. RPJMD provinsi dan kabupaten harus nyambung, supaya capaian pembangunan bisa lebih efektif,” ujarnya.
Agus turut menekankan pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan dalam perencanaan pembangunan Kutai Timur. Dua sektor tersebut, menurutnya, harus menjadi prioritas karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih sulit dijangkau.
“Jangan sampai masyarakat di daerah terpencil masih kesulitan akses pendidikan atau layanan kesehatan, padahal kita punya program prioritas di sektor tersebut,” tambahnya.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk terus mengawasi pelaksanaan RPJMD di seluruh daerah agar sesuai dengan visi pembangunan provinsi. Sinkronisasi lintas pemerintahan, menurutnya, menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya menjadi wacana dalam dokumen, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami ingin pembangunan itu terasa nyata. Bukan hanya di kota, tapi juga sampai ke desa-desa. Itu sebabnya, dokumen perencanaan harus benar-benar sinkron dari awal,” tegas Agus.
Dengan penataan perencanaan yang solid dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, Agus berharap pembangunan di Kutai Timur dan wilayah lainnya di Kaltim bisa menjawab tantangan ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan warga secara merata. (Eby/Adv)
