Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akbar Haka. Hal ini ia sampaikan saat menggelar reses di Dapil I Tenggarong, Selasa (9/8/2025)
Menurutnya, saat ini perekonomian Kukar masih terlalu bergantung pada DBH dari sektor sumber daya alam (SDA) seperti batu bara dan kelapa sawit. Ketergantungan ini dinilai rawan, karena jika sektor tersebut mengalami penurunan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan terdampak langsung.
“Kalau sektor SDA kolaps, APBD kita bisa stagnan. Karena itu, ke depan RPJMD mulai memasukkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai alternatif ekonomi yang diperbaharui selama lima tahun mendatang,” ujarnya.
Ia menilai, sektor pariwisata dan pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, kedua sektor ini tidak hanya menyumbang pemasukan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pupuk, bibit, penerangan jalan, dan infrastruktur dasar lainnya. Akbar menegaskan, infrastruktur yang memadai menjadi kunci keberhasilan pengembangan pertanian maupun sektor wisata di daerah.
“Peningkatan kualitas jalan, fasilitas penerangan, hingga ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah diakses petani adalah syarat mutlak jika kita ingin pertanian maju,” tambahnya.
Akbar memastikan semua aspirasi yang masuk telah dicatat. Dalam beberapa hari ke depan, seluruh masukan tersebut akan dibahas bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kukar untuk menentukan skala prioritas program.
“Nantinya akan dipilih mana yang menjadi prioritas utama untuk direalisasikan. Prinsipnya, aspirasi masyarakat harus terjawab melalui kebijakan yang tepat,” tegasnya. (Hf/Adv)
