Halonusantara.id, Samarinda – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Fraksi Kaltim menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terkait rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk TPP/TKD ASN, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Anggota Komisi II, Firnadi Ikhsan menanggapi aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat dan mencerminkan kebebasan berpendapat dalam kehidupan bernegara. “Bagus saja, masyarakat menunjukkan kepedulian dan menyampaikan aspirasi,” tuturnya.
Ia menyebutkan, Pemprov dan DPRD Kaltim tengah menindaklanjuti persoalan tersebut. Gubernur kaltim bahkan telah menemui pihak Kementerian untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemangkasan anggaran daerah.
“Ketika masyarakat ikut menyampaikan aspirasi, hal itu justru menjadi penguat bagi perjuangan daerah,” ujar Firnadi.
Firnadi memahami kekhawatiran yang disuarakan organisasi masyarakat (Ormas), mengingat pemangkasan TKD dan turunnya DBH mengganggu pembangunan daerah. Ia menyebut, dari total belanja APBD sekitar Rp 21 triliun, pemotongan hingga Rp 6 triliun dapat berpotensi menghambat pelaksanaan sejumlah program.
Ia juga berharap penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan tertib dan taat aturan. Firnandi menegaskan bahwa berbagai pihak di daerah terus berupaya meminimalkan dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap Kaltim.
“Harapannya semua berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan masalah baru,” tutupnya. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
