Halonusantara.id, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur menanggapi dengan sikap terbuka namun waspada terhadap Program Koperasi Merah Putih yang digulirkan pemerintah pusat dan menjanjikan pinjaman modal hingga Rp3 miliar per desa atau kelurahan. Program ini dinilai menjanjikan, namun dinilai berisiko jika tidak ditopang kesiapan kelembagaan di tingkat akar rumput.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menyebut program ini punya potensi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, namun harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan kesiapan yang matang.
“Program ini sangat menjanjikan untuk menggerakkan ekonomi desa, tapi harus dilaksanakan secara cermat dan tidak terburu-buru. Kalau desa tidak siap, bisa jadi bumerang,” ujar Apansyah, Senin (7/7/2025).
Ia menyoroti aspek kesiapan kelembagaan koperasi di tingkat desa, termasuk sistem tata kelola keuangan, akuntabilitas, dan kapasitas SDM yang akan menjalankan program. Apansyah mengingatkan bahwa tanpa pengelolaan profesional, dana sebesar itu sangat rentan disalahgunakan.
“Dana Rp3 miliar bukan angka kecil. Harus ada penguatan dari sisi manajemen koperasi, pelatihan, dan pemahaman soal tanggung jawab hukum. Jangan asal salur, nanti berisiko disalahgunakan,” tegasnya.
Apansyah juga meminta dinas terkait dan pemerintah daerah proaktif melakukan pendampingan teknis dan manajerial terhadap desa-desa penerima program. Menurutnya, Koperasi Merah Putih hanya akan berhasil jika dilandasi dengan rencana yang realistis dan kontrol yang ketat.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa DPRD Kaltim akan mengawal ketat pelaksanaan program ini, termasuk proses seleksi dan evaluasi desa penerima. Ia meminta agar penyaluran dana dilakukan berdasarkan kesiapan objektif, bukan pemerataan administratif semata.
“Setiap desa punya kapasitas berbeda. Harus ada evaluasi teknis dulu sebelum dana disalurkan. Jangan paksakan semua desa terima kalau belum siap,” katanya.
Apansyah menekankan bahwa keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan pengawasan berlapis dari pemerintah serta DPRD. Ia berharap program ini tidak hanya menjadi proyek sesaat, tapi benar-benar mendorong kemandirian ekonomi desa secara jangka panjang. (Eby/Adv)
