Halonusantara.id, Samarinda – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga ber-KTP Kaltim, termasuk yang berada di luar daerah, menuai sambutan positif dari DPRD Kaltim. Meski demikian, implementasinya diminta dilakukan secara cermat dan terstruktur.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinkronisasi data dan kesiapan sistem administrasi, khususnya antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
Menurut Sarkowi, langkah yang diambil gubernur patut diapresiasi karena menjawab kebutuhan masyarakat, terutama mahasiswa asal Kaltim yang sedang menempuh pendidikan di luar kota.
Namun, ia menegaskan bahwa tanpa dukungan sistem data yang akurat dan pelayanan BPJS yang optimal, program ini bisa menimbulkan masalah baru di lapangan.
“Yang paling penting sekarang adalah pemutakhiran data peserta BPJS. Jangan sampai niat baik ini malah menimbulkan kebingungan saat warga mengakses layanan di luar daerah,” ungkap Sarkowi.
Ia menyebut bahwa DPRD sudah beberapa kali melakukan evaluasi bersama BPJS Kesehatan, dan banyak keluhan masyarakat disampaikan langsung dalam forum tersebut.
Pelayanan BPJS di wilayah Kaltim saja, menurutnya, masih banyak perlu perbaikan. Karena itu, perlu strategi matang sebelum memperluas cakupan layanan ke luar provinsi.
“Kalau di dalam daerah saja masih banyak tantangan pelayanan, tentu akan lebih kompleks jika diterapkan di luar daerah tanpa persiapan yang memadai,” jelasnya.
Sarkowi juga menekankan perlunya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan integrasi data kepesertaan dan distribusi anggaran berjalan efektif.
Ia menyadari bahwa kebijakan ini akan berdampak pada belanja daerah, tetapi menurutnya, keputusan tersebut sudah melalui pertimbangan fiskal di tengah keterbatasan anggaran.
“Ini tahun berjalan, jadi anggaran yang dipakai masih berdasarkan RPJMD pemerintahan sebelumnya. Gubernur baru akan mulai leluasa menyusun program mulai 2026. Jadi harus kita lihat secara realistis,” ucapnya.
Ke depan, DPRD berharap agar program layanan kesehatan lintas daerah ini tidak berhenti pada aspek simbolik. Dengan pelayanan yang baik dan sistem yang siap, kebijakan ini dinilai berpotensi menjadi warisan positif pemerintahan saat ini.
“Kuncinya ada di pelayanan. Kalau pelayanan baik, program ini akan jadi legacy positif,” tukasnya. (Eby/Adv)
