Halonusantara.id, Samarinda – Menjelang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur, Sekertaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mendorong Pemerintah Kota Samarinda melakukan peningkatan pembangunan di setiap sektor potensial. Setelah proyek pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dimulai, tentu semua daerah penyangga seperti Kota Samarinda harus terus melakukan upaya peningkatan pembangunan pada semua sektor. Baik sektor infrastruktur, sektor pendidikan dan lainnya. “Sekarang pembangunan di kawasan IKN kan sudah berjalan. Jadi daerah penyangga seperti Samarinda juga perlu melakukan upaya peningkatan pembangunannya,” kata Demi Hakim Anwar, Selasa (7/11/2023). Menurut Politikus Partai Gerindra ini, pemindahan IKN ke Kaltim tentu…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan salah satu faktor penyebab terjangkitnya Human Immunodeficiency Virus (HIV)/AIDS karena pergaulan bebas. Ia pun mengajak agar masyarakat dapat merangkul mereka. Deni menyebut pergaulan bebas dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kesadaran diri, pengaruh ekonomi yang rendah hingga keluarga yang kurang harmonis. “Memang belakangan ini bahwa pergaulan bebas dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, karena itu saya tegaskan bahwa semua ini berawal dari ketahanan keluarga dan diharapkan orang tua bisa menjaga anak-anaknya,” ungkapnya. Bahkan, kata Deni, tak jarang penderita HIV mendapat stigma negatif atau buruk hingga bentuk diskriminasi…
Halonusantara.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mendorong peningkatan ramah anak di Samarinda, Walaupun sudah mendapatkan gelar Kota Layak Anak (KLA). “Kalo kita bicara strategi atau standar dari kota layak anak kita belum, di lihat dari kondisi kehidupan masyarakat Samarinda, apalagi pendidikannya masih ada anak yang putus sekolah,” ungkapnya, Selasa (07/11/23). Puji mengungkapkan, bahwa saat ini sudah ada upaya dan ia merasa bersyukur sebab pada capaian ini semua orang telah memberikan kontribusi yang baik. “pemerintah harus berkerja sama untuk bagaimana kita menciptakan kota layak anak, dan juga bagaimana orang tua menciptakan sebuah rumah yang nyaman untuk…
Halonusantara.id, Samarinda – Sekertaris Komisi III DPRD Samarinda Novan Syahronny menyebutkan bahwa masyarakat harus siap dengan resiko dan konsekuensi yang ada karena itu bukan lah tanah milik pribadi. Pasalnya, penertiban kawasan Gang Rombong di Jalan Pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dinilai sebagai konsekuensi. “Secara risiko pun mereka juga sudah tahu bahwasanya namanya tinggal bukan di tanah milik pribadi pastikan ada konsekuensi yang terjadi,” tegasnya. Disinggung terkait, biaya kompensasi yang diberikan oleh pemerintah dengan membayarkan sebesar Rp3 juta untuk pemilik bangunan dan Rp1,5 juta bagi mereka yang menyewa bangunan, Novan menyebut itu sesuai dengan dana APBD yang itu…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengaku mendapatkan sejumlah keluhan berupa banyaknya antrian panjang di sejumlah SPBU Hal ini menurutnya mengganggu aktivitas jual beli warga daerah pemilihannya di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. “Selain antrian truk, warga setempat juga mengusulkan agar infrastruktur jalan dan drainase di kawasan tersebut segera diperbaiki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda,” ujarnya kepada media ini, Selasa (7/11/2023). Pria yang kerap disapa Rayhan ini menyebut, jika kejadian serupa tidak saja terjadi di wilayah SPBU Sempaja Selatan, tapi di beberapa SPBU lainnya di Kota Samarinda juga mengalami hal yang sama.…
Halonusantara.id, Samarinda – Sekertaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menyatakan langkah konkret untuk mengatasi perundungan atau bullying di sekolah harus segera dilakukan salah satunya dengan meminta pemkot bersama sekolah untuk bisa memasifkan lagi pencegahan bullying. Ia berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan pencegahan terhadap kasus bullying melalui sosialisasi. “Sekarang sudah banyak sosmed (sosial media), pencegahan bisa dilakukan melalui itu. Harus ada slogan-slogan yang bisa membuat anak-anak sadar bahayanya bullying,” ungkapnya. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mesti melakukan sosialisasi disetiap sekolah, baik itu negeri maupun swasta mulai SD, SMP hingga SMA. Deni menegaskan, Sosialisasi juga harus terus dilakukan ditiap-tiap…
Halonusantara.id, Samarinda –.Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sudah cukup banyak meningkatkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 dalam rangka penanganan banjir. Hal itu dirasakan oleh dirinya selama menjadi Ketua Komisi III DPRD Samarinda yang membidangi tentang pembangunan daerah. Salah satunya revitalisasi drainase di berbagai titik kota Samarinda. “Pemkot Samarinda sudah banyak melakukan upaya untuk menangani banjir, karena itu memang adalah janji dan komitmen mereka terhadap masyarakat yang harus dipenuhi,” jelasnya, Selasa (7/11/2023). Menurutnya, persoalan banjir di Samarinda merupakan masalah yang hingga kini belum tuntas, namun, ia mengakui dalam kurun waktu 1 tahun…
Halonusantara.id, Samarinda – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) akan intens berkoordinasi ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Kaltim agar proses perbaikan jalan yang mengalami kerusakan di Benua Etam bisa dipercepat. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengungkapkan bahwa, mayoritas ruas jalan yang mengalami kerusakan di Benua Etam berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Komisi III akan terus memperjuangkan supaya kondisi jalan nasional di Kaltim mendapatkan anggaran lebih besar agar bisa dilakukan perbaikan secepat mungkin. “Kami tetap selalu memperjuangkan supaya bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik. Kami berharap…
Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun tak sepakat akan adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah usai Presiden Joko Widodo menandatangani UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk diketahui, UU ASN menyebutkan bahwa penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Sebelumnya, penyelesaian atau penghapusan honorer direncanakan paling akhir pada 28 November 2023. Tak hanya itu, UU ASN juga melarang pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di instansi pemerintah mengangkat tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Jika melanggar, pejabat…
Halonusantara.id, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud harap Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) berikan banyak manfaat langsung pada daerah. Untuk diketahui, proses perumusan produk hukum daerah ini sudah sampai babak akhir. Setelah tiga bulan ditetapkan perda tersebut sudah ada petunjuk teknisnya. Belum lama ini telah digelar sesi uji publik materi Perda tersebut di Balikpapan. Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan, hal ini dilakukan untuk memastikan Perda Trantibumlinmas ini agar tidak seperti yang pengalaman perumusan Perda yang lalu. Untuk mempermudah implementasi harus ada petunjuk teknis. “Nanti implementasinya Satpol PP…