Halonusantara.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti meminta Dinas Ketenagakerjaan Samarinda tingkatkan Job Fair guna mengurangi angka pengangguran. Sri, sapaan karibnya mengatakan bahwa apabila Job Fair ini mampu mengurangi angka kemiskinan di Samarinda mestinya Dinas Ketenagakerjaan lakukan hal itu setiap bulan. Job Fair yang dilakukan pada tanggal 19 hingga 20 September ini bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (UINSI) dan melibatkan 33 perusahaan dengan membuka sekitar 506 lowongan pekerjaan. “Infonya kan ada sekitar 1.120 pendaftar, kalau mau kurangin angka pengangguran mestinya harus sering di buka,” ujar Sri Puji Astuti, Selasa (17/10/2023).…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan usulan anggaran Pilkada 2024 mendatang sebesar Rp54,1 miliar. Hal ini ditanggapi langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal. Menurutnya, anggaran yang diajukan ini justru lebih kecil dari pada anggaran yang diberikan saat melakukan Pilkada pada tahun 2020 lalu. Joha menilai bahwa sebenarnya anggaran ini bisa digunakan untuk operasional kegiatan pesta demokrasi yang digelar tiap 5 tahun sekali. Kepada awak media, Joha mengatakan bahwa usulan yang disampaikan pihak KPU nantinya akan dilihat setelah masuk SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), terutama program skala prioritas yang akan dilaksanakan KPU Kota Samarinda. Untuk…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tegas atasi persoalan parkir liar. Afif menilai Upaya penanganan parkir liar oleh pemerintah kota harus dibarengi kerjasama dengan OPD terkait sebagai langkah melawan segala bentuk premanisme. “Memang sejauh ini sudah baik langkah pemkot dalam menanggulangi hal tersebut, mereka selalu menerangkan berani melawan jukir liar dan premanisme,” kata Afif, Selasa (17/10/2023) Lanjutnya, ia mengapresiasi keberanian pemerintah kota untuk melawan premanisme dan jukir liar demi kenyamanan masyarakat kota Samarinda. Ia mengakui bahwa keterlibatan langsung pemerintah kota dalam hal ini wali kota Samarinda Andi Harun,…
Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra menyebutkan persoalan sampah di Kota Tepian belum terselesaikan dengan tuntas. Hal ini dianggap sebagai persoalan serius olehnya. Samri menilai bahwa sampai saat ini penanganan masalah sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda masih lambat dan belum optimal ditangani. Samri mengatakan dirinya sering melihat sampah yang bertumpuk di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), padahal sudah melewati waktu pembuangan sampah seperti yang ditentukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda yakni dari pukul 18.00-06.00 WITA. “Samarinda ini baru-baru mendapatkan piagam penghargaan Adipura, nanti jangan sampai hal-hal seperti ini (sampah bertumpuk) bisa menurunkan penilaian…
Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar menyebutkan bahwa masih banyak warga yang berada di tengah kota Samarinda belum mendapatkan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam). Adanya kejadian ini dirinya mengaku sangat prihatin terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik tanpa memikirkan kebutuhan dasar manusia. Pasalnya, air merupakan kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara negara. “Sudah jelas bahwa negara itu menjamin hak dan kebutuhan masyarakatnya, tapi ini kok air saja susah, padahal ditengah kota,” ungkapnya, Senin (17/10/2023). Adapun wilayah yang belum mendapatkan saluran air Perumdam diantaranya, Gang Mario di Jalan…
Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Samarinda, Abdul Khairin menyebutkan bahwa pendistribusian minuman beralkohol (minol) di Kota Samarinda akan diperketat. Saat ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda tengah merevisi peraturan daerah (perda) 6/2013 tentang Larangan, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Keras (Miras) di Kota Samarinda. Abdul Khairin mengatakan revisi perda dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan Peraturan Presiden (Perpres) 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pasalnya, kerap kali ditemui beberapa toko yang memiliki akses distribusi minol yang…
Halonusantara.id, Samarinda – Sebagai upaya mengurangi penduduk yang miskin ekstrem. Wakil Ketua DPRD Samarinda Rusdi mengingatkan pentingnya verifikasi dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). “Pertama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda harus melakukan pendataan secara valid. Data itu harus benar-benar aslinya berapa,” kata Rusdi, Senin (16/10/2023). Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Samarinda perlu menangani ini secara massif, khususnya verifikasi dan validasi data masyarakat miskin ekstrem. Sebab, tidak menutup kemungkinan data yang dimiliki oleh Pemerintah justru berbeda dengan realita di lapangan. Sehingga hal inilah yang perlu diantisipasi. “Bisa saja data terpadu dan terintegrasi yang diterbitkan oleh…
Halonusantara.id, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin menyebutkan bahwa pedagang pasar pagi tak perlu khawatir terhadap rencana relokasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Terlebih pada pedagang yang tergabung dalam Forum Pedagang Pasar Pagi (FP3) yang mengaku khawatir terhadap relokasi tersebut. Pasalnya lokasi yang nantinya akan menjadi opsi pemindahan sementara dinilai tak strategis dan dapat mengurangi angka pendapatan penjualan. “Yang dikhawatirkan kan soal lokasi yang nggak strategis, harusnya tak perlu khawatir,” ungkap dia, Senin (16/10/2023). Menurutnya, upaya Pemkot Samarinda yang ingin merevitalisasi pasar pagi menjadi sebuah pasar dengan konsep tradisional modern merupakan hal yang baik. Sebab, itu dilakukan…
Halonusantara.id, Samarinda – Mengkaji muatan draft rancangan peraturan daerah (Ranperda), Panitia Khusus (Pansus) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (16/10/2023). Ketua Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Mimi Meriami BR Pane memaparkan, RDP tersebut dilaksanakan untuk mengulas pasal yang harus dikaji lebih lanjut dalam draft Ranperda ini, agar tidak keluar dari batasan aturan dan undang-undang. “Kewenangan dari pesantren ini kan murni dari pusat. Jadi di dalam draft ranperda ini, kami menginginkan bagaimana pemerintah daerah bisa mengambil peran untuk membantu pesantren,” papar Mimi, sapaan akrabnya kepada awak media. Legislator perempuan itu menyampaikan, ada beberapa…
Halonusantara.id, Samarinda – Laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-38 DPRD Kaltim. Ketua Pansus PDRD, Sapto Setyo Pramono menyampaikan, setelah laporan akhir itu disampaikan, tahap selanjutnya akan dilakukan evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Regulasi tersebut dirumuskan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan pendapatan daerah, dari beberapa klausul dalam draft raperda tersebut terdapat beberapa ketentuan pajak daerah maupun retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan baru. “Melalui aturan ini potensi kedepan kita sungguh luar biasa mulai dari pajak alat…