Halonusantara.id, Samarinda – Banjir kembali melanda Kota Samarinda dan menjadi sorotan berbagai pihak. Tak hanya dianggap sebagai masalah lokal, banjir ini dinilai sebagai dampak dari lemahnya sinergi dalam pengelolaan lingkungan antarwilayah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa masalah banjir di Samarinda tak bisa dipandang hanya sebagai persoalan internal kota, tetapi juga akibat dari kebijakan dan kondisi lingkungan di kabupaten sekitar.
“Masalah banjir ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri, atau hanya bisa diselesaikan dengan satu pihak saja,” ucapnya.
“Ada banyak faktor yang mempengaruhi, dan salah satunya adalah bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan dilakukan di Kabupaten-Kabupaten sekitar, seperti Kutai Kartanegara, yang sangat berpengaruh terhadap kondisi di Samarinda,” tambahnya.
Darlis sapaan akrabnya, menyebutkan salah satu faktornya yakni kurang matangnya perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan khususnya aliran air di wilayah-wilayah sekitar Samarinda sehingga turut berkontribusi pada tingginya volume air yang mengalir ke kota ini saat musim hujan.
“Jika terjadi peningkatan volume air di Kutai Kartanegara, air tersebut tidak akan terhenti di sana. Ia akan terus mengalir dan memberikan dampak banjir ke Samarinda,” kata Darlis.
Dirinya mengungkapkan bahwa Samarinda sebagai ibu kota provinsi, dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi bagian penting dari rantai aliran air yang memasuki kota ini.
“Banjir yang terjadi di Samarinda sering kali disebabkan oleh air yang datang dari kabupaten di sekitarnya, yang ikut berkontribusi pada volume air yang masuk ke kota,” tuturnya.
Oleh karena itu, Darlis menegaskan Pemerintah Provinsi juga memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan banjir. Menurutnya, ini bukan tugas Pemerintah Kota Samarinda semata melainkan tanggung jawab bersama.
“Kita memerlukan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Darlis menegaskan bahwa persoalan banjir di Samarinda tak bisa dilihat secara parsial. Menurutnya, masalah ini erat kaitannya dengan kebijakan pengelolaan air lintas kabupaten yang saling terhubung dan berdampak satu sama lain.
“Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aliran air tidak mengenal batas wilayah administratif. Sehingga, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait,” ungkap Darlis.
Lebih jauh, Darlis menyoroti bahwa banjir di Samarinda bukan semata soal curah hujan tinggi, tetapi juga buah dari kebijakan pembangunan yang kerap mengabaikan aspek lingkungan dan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga diperlukan solusi jangka panjang yang dimulai dari perencanaan yang berpihak pada kelestarian.
“Jika kita ingin mengurangi dampak banjir, maka kita harus memikirkan perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan aliran air. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem drainase, melakukan normalisasi sungai, dan melakukan upaya-upaya konservasi air yang lebih baik,” jelasnya.
Darlis juga menaruh harapan besar agar kebijakan dan program penanggulangan banjir yang telah dirancang tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan secara efektif di lapangan. Dirinya menekankan pentingnya pelibatan masyarakat setempat dalam setiap langkah penanganan.
“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi juga masalah kita bersama. Semua pihak harus terlibat dalam menjaga dan merawat lingkungan agar kita dapat mengurangi risiko bencana banjir ke depannya,” terang Darlis.
Dirinya juga mendorong koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya perlu ditingkatkan, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek pembangunan yang berlangsung.
“Masalah banjir ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kami yakin kita bisa mengurangi dampaknya dan membuat Samarinda lebih tahan terhadap bencana banjir,” tutupnya. (Eby/Adv)
